REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Parlemen Turki memberikan izin kepada pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Azerbaijan. Pasukan yang akan dikirim ini untuk memantau kesepakatan gencatan senjata antara Azerbaijan dan Armenia demi mengakhiri konflik dua negara tersebut.

Dengan mengacungkan tangan, para legislator memberikan suara mendukung mandat satu tahun agar pemerintah mengirim pasukan pemantau dari pusat pemantauan bersama Turki-Rusia. Gencatan senjata itu mengakhiri pertempuran sengit selama enam pekan antara Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh.

"Pemerintah Erdogan akan menentukan jumlah pasukan yang akan dikirim dan belum jelas berapa banyak pasukan yang akan dikirim. Mosi tersebut menyatakan bahwa personel sipil juga dapat dikerahkan sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian," jelas laporan dari Parlemen Turki dilansir Alarabiya English, Selasa (17/11).

Pekan lalu, para menteri pertahanan Rusia dan Turki menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk pusat pemantauan bersama di Azerbaijan, meskipun rincian teknis misi tersebut masih dikerjakan.

Azerbaijan telah mendesak sekutunya Turki, yang telah mendukung mereka dalam konflik tersebut, untuk mengambil peran aktif dalam perundingan damai antara Armenia-Azerbaijan. Turki juga merupakan negara pertama yang mengumumkan keterlibatannya dalam pemantauan perjanjian gencatan senjata.

Para pejabat Rusia mengatakan keterlibatan Ankara akan terbatas pada pekerjaan pusat pemantauan di tanah Azerbaijan dan penjaga perdamaian Turki tidak akan pergi ke Nagorno-Karabakh. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan markas pusat pemantauan itu akan beroperasi dari jarak jauh, menggunakan drone, dan alat teknis lainnya untuk memantau kemungkinan pelanggaran.

Rusia, yang merundingkan gencatan senjata, mengirim sekitar 2.000 tentara penjaga perdamaian di bawah mandat kesepakatan lima tahun. Nagorno-Karabakh secara wilayah terletak di Azerbaijan tetapi telah di bawah kendali pasukan etnis Armenia yang didukung oleh Armenia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika