REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN— Pemerintah Iran menyebut akan membalas setiap serangan Amerika Serikat terhadap negaranya dengan tanggapan yang "menghancurkan".
Pernyataan ini menyusul adanya laporan bahwa Presiden Donald Trump pekan lalu meminta opsi untuk menyerang fasilitas nuklir utama Iran.
"Setiap tindakan terhadap bangsa Iran pasti akan menghadapi tanggapan yang menghancurkan dan lebih dahsyat," kata Juru Bicara Iran, Ali Rabiei dilansir dari Aljazeera, Selasa (17/11).
Sebelumnya, media massa Amerika Serikat, New York Times melaporkan bahwa Trump telah bertanya kepada para pembantu dekatnya tentang “pilihan yang tersedia” untuk mengambil tindakan terhadap fasilitas nuklir utama Iran dalam sebuah pertemuan Ahad (15/11) lalu.
Tetapi penasihatnya memperingatkan bahwa langkah seperti itu selama minggu-minggu terakhir masa jabatannya dapat meningkat menjadi konflik yang lebih besar.
Pertemuan tersebut berlangsung tak lama setelah para pengawas melaporkan peningkatan yang signifikan dalam persediaan bahan nuklir Iran, kata laporan itu, mengutip empat pejabat Amerika Serikat dan saat ini.
"Trump bertanya kepada para pembantu keamanan nasionalnya tentang pilihan apa yang tersedia dan bagaimana menanggapinya," jelas surat kabar itu mengutip para pejabat.
Laporan itu mengatakan serangan itu kemungkinan akan menargetkan Natanz, inti dari program pengayaan Iran, yang dikatakan Teheran hanya untuk tujuan damai.
Pekan lalu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Iran telah menimbun uranium yang diperkaya rendah 12 kali lebih banyak dari batas yang ditetapkan kesepakatan nuklir.
Pada 2 November, pengawas nuklir mengatakan Iran memiliki persediaan 2.442,9 kilogram (5.385,7 pon) uranium yang diperkaya rendah, naik dari 2.105,4 kilogram (4.641,6 pon) yang dilaporkan pada 25 Agustus.
Padahal menurut kesepakatan nuklir yang ditandatangani Iran pada 2015 dengan kekuatan dunia memungkinkannya hanya untuk menyimpan persediaan sebanyak 202,8 kg (447 pon).
Perjanjian nuklir secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ditandatangani untuk mengekang aktivitas nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.
Tujuannya adalah untuk mencegah negara itu membangun senjata nuklir, sesuatu yang menurut Iran tidak akan dilakukannya.
Namun, pemerintah Iran mulai mengurangi sejumlah komitmen JCPOA menyusul keputusan Trump untuk secara sepihak menarik AS dari perjanjian pada 2018, dan kegagalan selanjutnya oleh penandatangan Eropa, Prancis, Inggris dan Jerman, untuk mengamankan Iran dari keuntungan ekonomi. itu dijanjikan berdasarkan kesepakatan.
Pejabat yang mengetahui masalah ini kemudian mengatakan Trump mungkin masih mencari cara untuk menyerang aset Iran, termasuk milisi di Irak.
Menurut New York Times, Departemen pertahanan Amerika Serikat dan pejabat keamanan nasional lainnya secara pribadi menyatakan kekhawatirannya atas Presiden yang mungkin akan memulai operasi, baik secara terbuka maupun rahasia, terhadap Iran atau musuh lainnya di akhir masa jabatannya.
Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat setelah Amerika Serikat memberlakukan apa yang disebut "kampanye tekanan maksimum" terhadap Iran menyusul keluarnya JCPOA.
Kampanye tersebut termasuk penerapan kembali hukuman sanksi ekonomi yang telah menekan ekonomi Iran dan menyebabkan, antara lain, melonjaknya inflasi dan kekurangan obat-obatan.
Perubahan dalam diplomasi nuklir kedua negara dimungkinkan terlihat karena Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah berjanji akan menawarkan Iran jalan yang lebih baik untuk kembali ke diplomasi. Hal ini menandai perubahan mencolok dalam retorika agresif Trump terhadap Iran selama ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika