REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo mendorong dibukanya akses vaksin Covid-19 bagi semua negara tanpa terkecuali. Hal tersebut disampaikan Presiden melalui pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2020 yang digelar secara virtual, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/11).
Sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Sabtu malam, dalam pidatonya, presiden mengemukakan dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemisaat ini. "Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Vaksin adalah salah satu amunisinya," ujar Presiden Jokowi dalam sesi pertama KTT G20 yang bertemakan "Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan".
Sebab itu, kepala negara menegaskan akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Menurutnya, komitmen politik negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.
Kedua, presiden memandang perlunya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait hal tersebut, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah meminta dukungan dana sebesar 2,5 triliun dolar AS, agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.
Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.
"Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Presiden.
Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Presiden berpandangan, apabila dukungan tersebut dikurangi secara terburu-buru, maka pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan akan berjalan dalam waktu yang lama.
"Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah," tuturnya.
Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang di masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah untuk dapat pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika