REPUBLIKA.CO.ID,HONG KONG-- Pemimpin Kota Hong Kong Carrie Lam mengatakan undang-undang keamanan nasional 'luar biasa efektif dalam mengembalikan stabilitas'. Menurutnya, undang-undang itu mengembalikan sistem politik Hong Kong ke situasi normal setelah diterpa gelombang unjuk rasa selama berbulan-bulan.

Pernyataan itu disampaikan dalam pidato tahunannya yang ditunda selama satu bulan. Hal itu karena Lam perlu dukungan pemerintah pusat terlebih dulu sebelum mengambil berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan membangkitkan kembali perekonomian wilayah semi otonom tersebut.

Pada Juni lalu, Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Undang-undang tersebut bertujuan untuk membungkam kritikus pemerintah yang berunjuk rasa di seluruh negeri.

Gelombang demonstrasi yang pecah tahun lalu dipicu undang-undang ekstradisi yang dapat membuat tersangka Hong Kong dapat diadili di China Daratan. Pengunjuk rasa menilai undang-undang tersebut melanggar kerangka 'satu negara, dua sistem' yang dijanjikan China saat Inggris menyerahkan Hong Kong pada 1997.

"Pendukung kemerdekaan Hong Kong dan kolusi dengan pasukan asing sudah menyusut, sejumlah tokoh terkemuka tidak menonjolkan diri, operasi organisasi radikal ditutup atau dibubarkan," kata Lam dalam pidatonya, Rabu (25/11).

"Setelah mencemaskan keselamatan diri karena kerusuhan sosial yang terjadi selama satu tahun, rakyat Hong Kong dapat kembali menikmati hak asasi dasar dan kebebasan yang sesuai dengan hukum," tambahnya.

Lam juga mengkritik pemerintah asing yang mengintervensi urusan Hong Kong. Ia mengatakan hal itu membahayakan keamanan nasional.

Dalam beberapa bulan terakhir Beijing menegaskan sikap mereka pada para pembangkang di Hong Kong. Pada awal bulan ini China meloloskan resolusi yang mengeluarkan empat anggota parlemen pro-demokrasi dengan tuduhan melanggar sumpah jabatan.

Langkah tersebut mendorong semua anggota legislatif pro-demokrasi mengundurkan diri massal untuk menunjukan solidaritas mereka. Dalam pidatonya, Lam mengatakan Hong Kong mengalami salah satu tantangan politik terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

"Salah satu prioritas terpenting kami adalah mengembalikan ketertiban konstitusional dan sistem politik Hong Kong," katanya.

Ia menambahkan pada akhir tahun ini pemerintah akan mengajukan undang-undang yang akan mengamandemen undang-undang mengenai sumpah jabatan. "Untuk berhadapan dengan mereka yang terlibat kegiatan yang melanggar sumpah yang diambil," kata Lam. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika