REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Kelompok pro-demokrasi akan kembali menggelar demonstrasi pada Rabu sore (25/11) di depan Biro Properti Kerajaan (CPB) di Bangkok sebagai kritik terhadap kekayaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Biro Properti Kerajaan adalah badan yang mengontrol kekayaan kerajaan atas nama monarki. Kelompok pro-demokrasi Free Youth meminta demonstran merebut kembali aset yang dinilai seharusnya menjadi milik rakyat. Kepolisian akan menerjunkan 6.000 personel untuk menghadapi demonstran dan berjanji menegakkan pidana terhadap semua demonstran yang melanggar hukum.
Mayjen Pol Piya Tawichai, wakil kepala Polisi Bangkok, mengatakan para demonstran tidak boleh masuk dalam radius 150 meter dari tempat itu berdasarkan undang-undang majelis umum.
“Kepolisian Metropolitan telah menyiapkan unit pengendali massa dan mendirikan pos pemeriksaan keamanan untuk menangani para demonstran. Polisi juga akan menutup jalan-jalan menuju Biro Properti Kerajaan,” kata Mayjen Pol Piya.
Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwon mengatakan bahwa CPB dilarang menjadi lokasi bagi pengunjuk rasa. Namun, Prawit juga memperingatkan atas rencana demo tandingan melawan kelompok prodemokrasi.
Menurut Prawit, pihak berwenang akan memastikan tidak ada konfrontasi antara kedua kelompok dan bahwa dia telah menginstruksikan polisi untuk mengawasi apa yang disebut aktivis "pihak ketiga" yang mungkin memprovokasi kekerasan.
Pemimpin Gerakan Progresif Thanathorn Juangroongruangkit meminta polisi dan pemerintah untuk mendengar apa yang dikatakan para pengunjuk rasa karena selama ini tuntutan mereka diabaikan.
Raja Vajiralongkorn yang naik takhta sejak kematian ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej pada 2016, mengalihkan semua kepemilikan di perusahaan besar yang dikenal sebagai Biro Properti Kerajaan ke kepemilikan pribadinya. Properti menjadi aset utama Vajiralongkorn dan seluruhnya dikelola Biro Properti Kerajaan.
Menurut Business Insider, kekayaan pribadi Vajiralongkorn diperkirakan setidaknya sebesar 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp 425 triliun. Namun, data-data tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara resmi oleh kerajaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika