REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny pada Jumat (27/11) mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi langsung terhadap oligarki Presiden Rusia Vladimir Putin.
Navalny mengatakan bahwa dia bukan orang pertama atau terakhir yang coba diracuni atau dibunuh oleh Rusia.
“Pertanyaan utama yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah ‘mengapa orang-orang ini meracuni, membunuh dan memalsukan pemilu” dan jawabannya adalah: uang,” kata dia kepada Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Eropa.
“Jadi Uni Eropa harus menargetkan uang dan oligarki Rusia, dan bukan hanya oligarki lama tetapi juga oligarki baru seperti lingkaran Tuan Putin.”
Dia mengatakan bahwa pengusaha Rusia membeli kapal pesiar dan properti mahal di kota-kota Eropa seperti Barcelona dan Monaco, bukan Rusia, dan sanksi akan diterima oleh 99 persen orang Rusia.
Uni Eropa setuju untuk memberikan Moskow dengan sanksi baru karena “meracuni” pemimpin oposisi.
“Langkah-langkah pembatasan” termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset untuk enam pejabat Rusia.
Dalam penerbangan menuju Moskow 20 Agustus lalu, Navalny, 44, pengkritik keras Putin, merasa mual dan pesawat mendarat darurat di Omsk. Dia diopname dua hari di rumah sakit, sebelum dikirim ke Berlin untuk memperoleh perawatan medis lebih lanjut.
Saat ini dia berada di Jerman. Berdasarkan hasil tes di sejumlah laboratorium, pejabat Jerman mengatakan Navalny diracun dengan penghancur saraf Novichok.
Racun serupa juga digunakan untuk membunuh bekas mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya di kota Salisbury, Inggris pada 2018.
Otoritas Rusia menyangkal terlibat dalam kasus ini, dan berpendapat bahwa mereka tidak mengembangkan atau memproduksi senjata kimia, sejak peluru kimia terakhir dihancurkan pada 2017 sebagaimana diverifikasi dan disertifikasi Organisasi Pelarangan Senjata Kimia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika