REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengadakan konferensi video (VC) Proyek Kuala Lumpur - Singapore High Speed Rail (HSR), Rabu (2/12), sehubungan dengan 31 Desember 2020 batas waktu untuk perpanjangan kedua dan terakhir dari penangguhan Proyek HSR.
Menurut pernyataan pers yang dikeluarkan Kantor Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mencatat kemajuan diskusi, dan memperoleh pemahaman yang baik tentang posisi Malaysia dan Singapura masing-masing. Kedua belah pihak akan mengumumkan rincian lebih lanjut tentang Proyek HSR melalui Pernyataan Bersama pada waktunya.
Kedua Perdana Menteri juga menegaskan kembali hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara yang mencakup banyak bidang kerja sama dan keinginan yang tulus untuk lebih memperkuat hubungan ini demi keuntungan bersama. Kereta kecepatan tinggi Kuala Lumpur–Singapura adalah sebuah proyek kereta api yang ditangguhkan untuk menghubungkan Kuala Lumpur, Malaysia ke Singapura melalui sebuah jalur kereta kecepatan tinggi.
Proyek itu diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, pada September 2010. Ide Kereta Cepat Kuala Lumpur-Singapura dimulai melalui Program Transformasi Ekonomi untuk mengubah Malaysia menjadi negara berpenghasilan tinggi.
KL-SG HSR adalah moda perjalanan alternatif antara dua mesin ekonomi yang paling dinamis dan berkembang pesat di Asia Tenggara. Proyek ikonik itu akan mencakup tujuh stasiun di Malaysia - Bandar Malaysia, Sepang-Putrajaya, Seremban, Melaka, Muar, Batu Pahat dan Iskandar Puteri, sebelum mencapai tujuan terakhirnya di Jurong East, Singapura.
Konektivitas akan memungkinkan bisnis menjadi lebih produktif dan mengakses pasar yang lebih luas. Sementara publik akan menikmati pengalaman perjalanan yang lebih baik dengan waktu tempuh yang lebih pendek (90 menit dari KL ke Singapura) dan perjalanan yang nyaman, melalui pusat kota HSR ke pusat kota. koneksi di sepanjang koridor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika