REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat resmi melarang impor produk kapas dari Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) karena dugaan kerja paksa di barat laut China.

Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan personel Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) di semua pelabuhan AS akan menahan pengiriman dari XPCC, sebuah organisasi ekonomi dan paramiliter milik negara yang mendapat manfaat dari barang-barang yang diproduksi di Xinjiang.

"Kantor Perdagangan CBP melarang semua produk kapas yang diproduksi oleh XPCC dan afiliasinya masuk ke AS," kata CPB dalam sebuah pernyataan.

Penjabat Wakil Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Ken Cuccinelli mengatakan pelanggaran hak pemerintah China terhadap Muslim dan etnis minoritas tidak akan ditoleransi oleh Presiden Donald Trump dan rakyat Amerika.

"DHS akan menegakkan hukum untuk memastikan para pelanggar hak asasi manusia tidak memanipulasi sistem kami untuk mendapatkan keuntungan dari kerja paksa. 'Made in China' bukan hanya menunjukkan negara asal, tetapi juga label peringatan," kata Cuccinelli.

Pada Juli, Washington memasukkan XPCC dan sejumlah pejabatnya ke daftar hitam karena diduga terlibat dalam kekerasan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Kebijakan Beijing di Xinjiang telah menuai kecaman luas dari kelompok-kelompok HAM, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, karena dianggap mengucilkan 12 juta orang Uighur di China, yang sebagian besar adalah Muslim.

Xinjiang adalah rumah bagi 10 juta orang Uighur, atau sekitar 45 persen dari total populasi. Sekitar 1 juta orang atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di Xinjiang telah ditahan di dalam kamp-kamp. Di kamp-kamp itulah banyak tahanan yang diwajibkan mengikuti kerja paksa dan sterilisasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika