REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menjadi orang pertama di negara tersebut yang divaksinasi menggunakan vaksin Pfizer. Selain ingin menjadi teladan bagi warga, dia hendak menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman dan efektif.
"Saya percaya pada vaksin ini, saya berharap mendapatkan persetujuan yang diperlukan dalam beberapa hari ke depan," kata Netanyahu pada Rabu (9/12), dikutip laman BNN Bloomberg.
Netanyahu mengungkapkan dia ingin semua warga Israel divaksinasi. "Untuk melakukan itu, saya ingin menjadi teladan bagi mereka, dan saya berencana menjadi yang pertama diinokulasi dengan vaksin di Israel," ujarnya.
Israel dijadwalkan menerima vaksin Pfizer pada Kamis (10/12). Warga lansia dan kalangan penduduk paling berisiko lainnya akan diprioritaskan untuk menerima vaksin. Inggris adalah negara pertama yang menyetujui penggunaan vaksin Pfizer.
"Pemerintah hari ini telah menerima rekomendasi dari Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan (MHRA) independen untuk menyetujui vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech untuk digunakan," kata Pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan pada 2 Desember lalu.
Inggris telah membeli 40 juta dosis vaksin untuk menginokulasi 20 juta warganya. Masing-masing akan warga menerima dua dosis. Uni Eropa telah mengkritik keputusan Inggris menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer dan Biontech. Persetujuan dinilai terlalu cepat diberikan.
European Medicines Agency (EMA), sebuah badan yang bertanggung jawab menyetujui penggunaan vaksin untuk Uni Eropa mengatakan, prosedur persetujuan yang lebih lama sebenarnya lebih tepat. Lebih banyak bukti dan pemeriksaan yang perlu dilakukan daripada sekadar memilih prosedur keadaan darurat seperti Inggris.
Anggota Parlemen Eropa Peter Liese turut mengkritik keputusan "tergesa-gesa" Inggris terkait pemberian lampu hijau penggunaan vaksin Pfizer-Biontech. "Saya menganggap keputusan ini bermasalah dan merekomendasikan agar negara anggota Uni Eropa tidak mengulangi proses dengan cara yang sama," ujar tokoh yang merupakan kader partai Kanselir Jerman Angela Merkel.
Liese sepenuhnya mendukung prosedur EMA. "Beberapa pekan pemeriksaan menyeluruh oleh EMA lebih baik daripada otorisasi pemasaran darurat yang terburu-buru dari vaksin," ujarnya.
Hal senada diungkapkan anggota Parlemen Eropa lainnya Tiemo Wolken. Dia tak memungkiri ada perlombaan global untuk mendapatkan vaksin di pasar secepat mungkin. "Namun saya yakin bahwa lebih baik meluangkan waktu dan memastikan kualitas, efektivitas, dan keamanan terjamin serta sesuai dengan standar Uni Eropa," kata Wolken.
Ikuti Whatsapp Channel Republika