REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kepala Eksekutif Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan Inggris (MHRA) June Raine, melarang warganya yang memiliki riwayat anafilaksis terhadap obat dan makanan menerima vaksin Covid-19 milik Pfizer-BioNTech. Hal itu dia sampaikan setelah adanya dua warga Inggris yang menunjukkan reaksi alergi signifikan terhadap vaksin.
"Siapa pun dengan riwayat anafilaksis terhadap vaksin, obat, atau makanan tidak boleh menerima vaksin Pfizer-BioNTech. Dosis kedua tidak boleh diberikan kepada siapa pun yang mengalami anafilaksis setelah pemberian dosis pertama vaksin ini," kata Raine pada Rabu (9/12).
Pernyataan Raine menjadi panduan terbaru yang lebih lengkap terkait proses vaksinasi. Sebelumnya MHRA belum menggunakan istilah "anafilaksis". Mereka hanya menyebut orang dengan reaksi alergi signifikan terhadap obat dan makanan tidak boleh menerima vaksin Pfizer-BioNTech.
Dua warga yang mengalami reaksi alergi dilaporkan telah kembali pulih. Inggris merupakan negara Barat pertama yang mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer-BioNTech. Negara ini telah membeli 40 juta dosis untuk menginokulasi 20 juta warganya. Setiap warga akan menerima dua dosis vaksin.
Uni Eropa telah mengkritik keputusan Inggris memberikan izin penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech. Perhimpunan Benua Biru menganggap langkah itu terlalu cepat diambil.
European Medicines Agency (EMA), sebuah badan yang bertanggung jawab menyetujui penggunaan vaksin untuk Uni Eropa, mengatakan, prosedur persetujuan yang lebih lama sebenarnya lebih tepat. Lebih banyak bukti dan pemeriksaan yang perlu dilakukan daripada sekadar memilih prosedur keadaan darurat seperti Inggris.
Anggota Parlemen Eropa Peter Liese turut mengkritik keputusan "tergesa-gesa" Inggris terkait pemberian lampu hijau penggunaan vaksin Pfizer-Biontech. "Saya menganggap keputusan ini bermasalah dan merekomendasikan agar negara anggota Uni Eropa tidak mengulangi proses dengan cara yang sama," ujar tokoh yang merupakan kader partai Kanselir Jerman Angela Merkel.
Liese sepenuhnya mendukung prosedur EMA. "Beberapa pekan pemeriksaan menyeluruh oleh EMA lebih baik daripada otorisasi pemasaran darurat yang terburu-buru dari vaksin," ujarnya.
Hal senada diungkapkan anggota Parlemen Eropa lainnya Tiemo Wolken. Dia tak memungkiri ada perlombaan global untuk mendapatkan vaksin di pasar secepat mungkin. "Namun saya yakin bahwa lebih baik meluangkan waktu dan memastikan kualitas, efektivitas, dan keamanan terjamin serta sesuai dengan standar Uni Eropa," kata Wolken.
Ikuti Whatsapp Channel Republika