REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang akan memperpanjang keringanan pajak pada mobil rendah emisi dan menawarkan insentif untuk mempromosikan investasi hijau. Langkah ini ditempuh untuk membantu Perdana Menteri Yoshihide Suga mencapai target netralitas karbon pada tahun 2050.

Langkah tersebut tercantum dalam proposal reformasi pajak yang disetujui, Kamis (10/12). Mengikuti Uni Eropa, China, dan 60 negara lainnya, Suga sudah berjanji mulai 2050 Jepang tidak akan lagi memproduksi gas rumah kaca.

Koalisi partai berkuasa menyetujui ambisi Suga yang diumumkan pada Oktober lalu. Anggota parlemen mengatakan proposal reformasi pajak tahun fiskal 2021 fokus pada upaya mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi hijau.

Proposal tersebut juga mendorong perpanjangan keringanan pajak bagi mobil-mobil rendah emisi dan memberikan insentif pada baterai lithium-ion yang digunakan mobil listrik. Partai berkuasa Liberal Democratic Party (LDP) dan sekutunya Partai Komeito sudah memfinalisasi proposal tersebut.

Proposal tersebut akan mewadahi kebijakan-kebijakan pajak pemerintah pada tahun fiskal tahun depan yang dimulai pada April. Koalisi partai berkuasa juga mendorong langkah untuk meringankan dampak pandemi virus corona yang memukul keras rumah tangga dan bisnis seperti keringanan pajak pada cicilan rumah dan bahan bakar jet.

Rencana pajak ini mengikuti keputusan Jepang memasukkan dukungan terhadap inovasi digital dan investasi hijau pada stimulus ekonomi sebesar 708 miliar dolar AS. Pemerintah Suga memandang inovasi hijau sebagai area utama yang dapat mendorong perekonomian yang merosot karena pandemi. Penjualan mobil Jepang sudah mulai bangkit dari dampak pandemi tapi mereka cukup tertinggal dalam pengembangan mobil listrik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika