REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menekankan pandemi Covid-19 tidak boleh melunturkan nilai demokrasi di dunia.
Saat membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Bali, pada Kamis (10/12), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berharap negara-negara peserta akan berbagi pengalaman dalam penanganan pandemi dan bersama dengan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat membahas langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar demokrasi tetap efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
"Demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk kita dapat mengalahkan pandemi,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada Kamis.
Tahun ini, BDF mengusung tema “Democracy and Covid-19 Pandemic”. Tiga isu utama yang dibahas dari sisi pandang pelaksanaan demokrasi, yaitu langkah-langkah dalam merespons pandemi, upaya yang dijalankan bagi pemulihan serta upaya membangun ketahanan masyarakat pasca pandemi.
Retno menambahkan BDF diharapkan mampu berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, memajukan kualitas penerapan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai tantangan, serta dalam mewujudkan perekonomian dan perkembangan politik yang harus seimbang selama dan setelah pandemi.
“Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era 'post-pandemic'," kata Menlu Retno.
Rekomendasi yang akan dihasilkan berupa berbagai usulan atau pandangan agar demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan di saat yang sama demokrasi dapat menjadi positive force dalam mengatasi pandemi saat ini. BDF kali ini dihadiri secara langsung oleh 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional dan lebih dari 1.000 orang secara virtual.
BDF pertama kali diselenggarakan pada 2008, atau sepuluh tahun sejak Reformasi. Forum ini digelar dengan keyakinan bahwa mempromosikan demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
