REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) pada Rabu (9/12) menyetujui resolusi yang menolak hasil pemilihan parlemen yang diadakan selama akhir pekan di Venezuela.

“Penting bagi OAS dan dunia untuk menetapkan bahwa pemilu 6 Desember diwarnai kecurangan dan pada akhirnya menghancurkan demokrasi di Venezuela,” kata resolusi tersebut yang dipresentasikan oleh Brasil dan didukung oleh Kanada, Chili, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Haiti, Honduras, Jamaika, Amerika Serikat, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela.

Meksiko dan Bolivia menentang inisiatif tersebut sementara lima negara abstain, termasuk Argentina, yang belum mengakui hasil pemilu. Sekutu tradisional pemerintah Venezuela seperti Nikaragua, Antigua, dan Barbuda memutuskan untuk absen untuk memprotes pertemuan Dewan Permanen yang mereka katakan "tidak sesuai".

Sementara itu, Grup Puebla, aliansi progresif yang terdiri dari para aktor politik dari 17 negara, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "pemilu berjalan dengan normal, damai, dan tanpa insiden." Dokumen itu diterbitkan pada hari yang sama ketika OAS menyetujui resolusi yang menolak pemilu di negara Amerika Selatan itu.

Dalam pernyataannya, kelompok itu menegaskan kembali bahwa "jalur demokrasi adalah cara terbaik untuk mengatasi krisis" di Venezuela dan bersikeras pada "penghentian blokade ekonomi yang diberlakukan AS ke Venezuela di tengah pandemi. Anggota pendiri grup ini adalah Presiden Argentina Alberto Fernández dan mantan presiden Bolivia Evo Morales, Rafael Correa dari Ekuador, José Mugica dari Uruguay, dan Dilma Rousseff dari Brasil.

Partai Presiden Nicolas Maduro menang dalam pemilihan legislatif Venezuela yang digelar akhir pekan lalu, yang kemudian diboikot oleh partai-partai oposisi utama. Boikot itu dipimpin oleh pemimpin oposisi Juan Guaido.

Ikuti Whatsapp Channel Republika