REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 dibuka oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi pada Kamis (10/12) di Nusa Dua, Bali. BDF 2020 ini mengambil tema yang bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, yakni "Democracy and Covid-19 Pandemic".
"Tema ini sangat relevan, karena kita semua menyaksikan bagaimana pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan ekonomi, tetapi juga terhadap demokrasi," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers media setelah membuka BDF ke-13 di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12).
Forum diskusi internasional itu merupakan kesempatan yang baik bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai hal penting mengenai kesinambungan antara demokrasi dan pandemi. Diskusi yang dihadiri virtual 11 Menlu negara-negara Asia dan Pasifik dan peserta dari berbagai elemen itu, membahas langkah demokrasi yang dapat membantu menangani pandemi global hingga melestarikan demokrasi pasca-pandemi.
"Demokrasi dan pandemi bukan merupakan sesuatu yang dipertentangkan. Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi, dan begitupun demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi," ujar Menlu Retno.
"Justru harus kita yakini bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,"ujarnya menambahkan.
Menurut Retno, pandemi Covid-19 memunculkan tantangan tambahan bagi demokrasi. Beberapa pihak menilai bahwa pembatasan atau lockdown yang dilakukan selama pandemi ini sebagai pengekangan kebebasan individu. Namun tidak demikian yang terjadi.
Pembatasan yang terbatas justru diperlukan guna mencegah munculnya risiko berkurangnya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan. Dia menekankan pembatasan seperti itu juga harus terukur, agar tidak benar-benar menghilangkan hak kebebasan masyarakat.
Sementara tantangan berdemokrasi lain yang muncul, sambungnya, yakni bagaimana ruang demokrasi dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan salah informasi dan disinformasi yang memiliki potensi mengganggu upaya penanganan pandemi.
"Beberapa Menlu memaparkan bahwa ruang demokrasi juga pada saat yang sama dijadikan ruang untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang dapat membantu upaya kita semua dalam memerangi pandemi," ujar Retno.
Menlu mamaparkan tiga poin utama yang ingin disampaikan Indonesia melalui forum BDF. Pertama, mengenai pentingnya masyarakat memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi.
"Kita harus pastikan bahwa demokrasi diterima. Demokrasi dapat memberikan ruang bagi dialog mengenai pengambilan kebijakan kesehatan publik selama pandemi, " ujarnya.
Retno menyontohkan hal tersebut dengan dibentuknya komite untuk mitigasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang setiap harinya dilakukan pembaharuan soal pengelolaan pandemi di Indonesia. Kedua, Retno menyampaikan bahwa nilai dan norma demokrasi pasca pandemi penting untuk dijaga.
"Pelaksanaan kebebasan hak individu harus disesuaikan dengan situasi darurat kesehatan. Adaptasi, tanpa harus mengurangi ruh dasar demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Dalam konteks ini, Retno menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia telah dilakukan dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Kampanye pun dilakukan secara virtual.
Sementara itu, hal ketiga yang disampaikan Retno mengenai pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi. Retno mengatakan, Indonesia meyakini bahwa hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat tanpa harus mengorbankan salah satunya.
"Di Indonesia, hak individu dan kemaslahatan masyarakat bukan sesuatu yang harus dipilih, keduanya harus dijalankan dengan baik, dan oleh karena itu diperlukan perspektif, yaitu perspektif solidaritas," kata Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
