REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar Tom Andrews mengatakan komunitas internasional harus mengakui bahwa kebijakan-kebijakan dalam penanganan pengungsi Rohingya telah gagal. Hal itu dia sampaikan saat Bangladesh memutuskan merelokasi pengungsi Rohingya ke pulau terpencil bernama Bhasan Char.
Menurut Andrews, salah satu indaktor bahwa kebijakan penanganan pengungsi Rohingya telah gagal adalah karena Myanmar enggan mengambil langkah berarti untuk proses repatriasi yang aman, berkelanjutan, dan bermartabat ke Negara Bagian Rakhine. "Dan itu telah gagal dengan tidak mencukupi sumber daya Bangladesh untuk menjalankan misi kemanusiaannya," ujarnya pada Kamis (10/12), dikutip laman Anadolu Agency.
Andrews mengaku mencemaskan keputusan Bangladesh merelokasi pengungsi Rohingya ke Bhasan Char. Sebab, PBB belum melakukan penilaian yang independen terhadap pulau tersebut.
"Verifikasi dan penilaian ini demi kepentingan semua. Mereka akan meyakinkan Pemerintah Bangladesh tentang kesesuaian Bhasan Char untuk menampung pengungsi atau mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan," kata Andrews.
Dia mengungkapkan PBB tidak dapat memverifikasi bahwa Bhasan Char cocok untuk menampung populasi rentan Rohingya dengan aman. Selain itu, Andrews pun mencemaskan laporan yang menyebut beberapa pengungsi dipindahkan secara paksa.
Ia mendesak Bangladesh mengizinkan PBB melakukan penilaian independen terhadap Bhasan Char. Andrews menilai masuk akal bagi Bangladesh untuk mencari pilihan bagi para pengungsi yang menginginkan alternatif dari kamp-kamp besar di Cox's Bazar.
"Pemerintah Bangladesh sangat murah hati dan penuh kasih dalam menyediakan tempat yang aman bagi orang-orang yang putus asa pada saat mereka membutuhkan. Jangan salah, krisis Rohingya berasal dari Myanmar dan hanya bisa diselesaikan di Myanmar," kata Andrews.
Bangladesh telah memulai proses relokasi pengungsi Rohingya ke Bhasan Char pada 3 Desember lalu. Sedikitnya 400 pengungsi termasuk dalam rombongan awal.
Menurut otoritas Bangladesh, para pengungsi Rohingya yang termasuk dalam rombongan itu telah setuju untuk direlokasi. "Mereka pergi ke sana dengan senang hati. Tidak ada yang dipaksa. Pemerintah telah mengambil semua langkah untuk menangani bencana, termasuk kenyamanan hidup dan mata pencaharian mereka,” ujar Mohammed Shamsud Douza, wakil pejabat pemerintah Bangladesh yang bertanggung jawab atas pengungsi Rohingya.
Pada gelombang pertama, Bangladesh berencana merolokasi sebanyak 2.500 pengungsi. Hal itu turut bergantung pada air pasang. Sebab perjalanan dari pelabuhan Chittagong ke Bhashan Char memakan waktu beberapa jam.
Saat ini terdapat sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Mereka mulai mendatangi wilayah tersebut pada Agustus 2017. Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal untuk menangkap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika