REPUBLIKA.CO.ID, ALJIR -- Aljazair menolak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang akan mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, Sabtu (12/12). Langkah itu dinilai akan merusak upaya untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun di wilayah gurun itu.
Pemerintahan Trump mengakui klaim Maroko atas Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatan keputusan Rabat menormalkan hubungannya dengan Israel. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Aljir.
Kementerian Luar Negeri Aljazair mengatakan, keputusan AS tidak memiliki efek hukum karena bertentangan dengan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat. "Proklamasi akan merusak upaya de-eskalasi yang dilakukan di semua tingkatan untuk membuka jalan bagi meluncurkan proses politik yang nyata," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Kesepakatan AS-Maroko datang pada momen kunci dalam konflik yang telah lama membeku di Sahara Barat. Wilayah ini menjadi medan konflik antara Maroko dan gerakan kemerdekaan Front Polisario yang didukung Aljazair, yang meletus lagi bulan lalu setelah tiga dekade gencatan senjata.
PBB dan negara-negara Barat lainnya diperkirakan tidak akan mengubah posisi lama yang menyerukan referendum untuk menyelesaikan perselisihan. PBB sendiri mengatakan pendiriannya tidak berubah tentang konflik Sahara Barat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
