REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Upaya kelompok oposisi di Papua Nugini (PNG) untuk menggulingkan Perdana Menteri James Marape terhenti pada Senin (14/12). Pasalnya, ketua parlemen menunda proses politik itu selama dua hari.
Marape telah berkuasa selama 18 bulan usai menggantikan pemimpin lama PNG Peter O'Neill dalam situasi yang sama dalam memperebutkan suara di parlemen.
Tantangan terhadap pemerintahan Marape telah mendapatkan dukungan selama beberapa hari terakhir menyusul pemerintah yang terbebani oleh tingkat utang tinggi. Selain itum hanya sedikit kemajuan dalam negosiasi dengan perusahaan sumber daya untuk mengamankan bagian kekayaan yang lebih besar bagi negara.
Ketika para legislator PNG memasuki parlemen pada Senin, tampaknya tidak ada pihak yang jelas-jelas memiliki suara mayoritas, dengan jumlah suara terbagi rata. Masalah itu diperumit oleh perdebatan tentang kelayakan salah satu anggota oposisi yang telah dinyatakan pailit.
Tanpa adanya tanda-tanda resolusi, ketua parlemen Papua Nugini Job Pomat pun menunda persidangan hingga Rabu. "Demi kepentingan terbaik parlemen, untuk kepentingan terbaik negara dan kepentingan terbaik rakyat Papua Nugini, sidang parlemen ditunda," kata Pomat kepada para anggota parlemen.
Marape menolak untuk mengundurkan diri dan bersikeras dia mendapat dukungan 55 anggota parlemen dari 111 kursi parlemen, yakni jumlah suara yang cukup untuk tetap menjabat dengan dukungan dari ketua dewa.
Namun, kelompok oposisi mengatakan pihaknya telah mendapat dukungan dari 56 anggota parlemen. Kelompok oposisi mengatakan akan mencalonkan menteri luar negeri Marape, Patrick Pruaitch, sebagai perdana menteri baru PNG.
Penangguhan sidang parlemen itu akan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mencoba memenangkan dukungan menjelang mosi tidak percaya terhadap perdana menteri Marape.
Seorang analis mengatakan Marape dipandang gagal memenuhi janji yang dibuatnya.
"Marape memenangkan kekuasaan atas narasi populis nasionalis tetapi untuk saat ini, Marape tampaknya hanya berbicara dan kurang bertindak," kata Jonathan Pryke, Direktur Program Kepulauan Pasifik di lembaga pemikir Lowy Institute.
Ikuti Whatsapp Channel Republika