REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Para pekerja Nigeria yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nigeria, mengaku dipekerjakan tak layak. Mereka kecewa dengan bayaran kecil tanpa kenaikan, dan diskriminasi di tempat kerja, selain dari tidak adanya fasilitas kerja hingga kesehatan. Kondisi yang dinilai berbanding terbalik pada pekerja perwakilan Indonesia di Nigeria.
“Sejak awal pandemi Covid-19, mereka dipaksa bekerja di ruang sempit tanpa ventilasi yang memadai di semua kantor kecuali staf senior. Tidak ada tunjangan mereka yang dibayarkan, berbeda dengan rekan-rekan mereka dari Indonesia yang dibayar penuh, mereka (staf Indonesia) bahkan dibayar tunjangan Covid-19,’’ keluh salah satu anggota keluarga pekerja dikutip dari Sahara Reporter, Selasa (15/12).
Tak hanya itu, gaji yang dibayarkan pada pegawai Nigeria dan Indonesia juga diklaim berbeda jauh. Bahkan, baru-baru ini, pekerja Indonesia dilaporkan mendapat kenaikan gaji. Padahal, diketahui jika bayaran yang didapat pekerja Nigeria di KBRI ada di rentang N40 ribu (Rp 1,5 juta) hingga maksimal N90 ribu (Rp 3,35 juta).
"Saat ini, semua staf Indonesia juga semuanya telah dijadwalkan untuk tes PCR. Sementara staf Nigeria tidak ada. Padahal, mereka semua (berpotensi) terpapar virus di lokasi yang sama di kantor," tambahnya.
Dugaan paparan virus klaster Kedubes RI itu, dimulai saat Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap beserta istri dan asisten pribadinya terkonfirmasi positif Covid-19 sejak dua pekan lalu.
Berdasarkan pengakuan pekerja, informasi itu ditutup-tutupi. Para pekerja Nigeria itu semakin kecewa, ketika di waktu yang sama para staf baik dari Nigeria ataupun WNI datang dan berbaur satu sama lain di Kedutaan itu.
Dari penelusuran, para pekerja Nigeria di KBRI itu, tidak memiliki asuransi kesehatan. Sumber itu menambahkan, para pekerja Nigeria juga tidak memiliki pensiun apa pun, dan dikontrak satu atau dua tahun yang dapat diperbarui. "Saudara laki-laki saya memberitahu saya beberapa dari mereka telah disuruh menandatangani perjanjian bahwa mereka melepaskan hak hukum mereka. Jika tidak, kontrak mereka tidak akan diperpanjang.’’ jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika