REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump didesak oleh beberapa penasihat untuk tidak melanjutkan rencana memveto Rancangan Undang-Undang (RUU) pertahanan. Desakan ini mempertimbangkan peraturan tersebut bisa diganti oleh Kongres.
Trump mengancam akan memveto Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahunan. Kebijakan ini berisi pengaturan tagihan senilai 740 miliar dolar AS untuk Departemen Pertahanan, karena tidak mencabut UU yang melindungi perusahaan media sosial dari tanggung jawab unggahan yang muncul di platform mereka.
RUU pertahanan telah disetujui oleh kedua majelis Kongres AS dengan margin bukti veto. Artinya veto apa pun oleh Trump kemungkinan akan diganti saat dia menghadapi akhir masa jabatannya pada 20 Januari.
Menurut sumber yang mengetahui masalah, beberapa penasihat utama baik di dalam maupun di luar Gedung Putih, telah secara pribadi menasihati Trump untuk tidak memveto RUU tersebut. Keputusan itu dinilai hanya akan menghasilkan sedikit keuntungan dan bisa mengurangi kemampuan Partai Republik untuk mempertahankan dua kursi Senat AS dari Georgia.
Pemilu putaran 5 Januari di Georgia akan menentukan posisi Partai Republik di Senat selama dua tahun pertama Presiden terpilih Joe Biden menjabat. Jika Partai Republik memenangkan setidaknya satu, mereka akan mempertahankan kendali tetapi jika mereka kehilangan keduanya, Demokrat akan memiliki mayoritas suara Senat.
Trump mengancam akan memveto RUU tersebut karena tidak mencabut Bagian 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi. Aturan ini melindungi perusahaan teknologi seperti Google, Twitter Inc, dan Facebook Inc Alphabet Inc. dari kewajiban yang harus dilakukan.
Trump memiliki waktu hingga 23 Desember untuk menandatanganinya atau memveto. "Dia masih berencana untuk memveto NDAA," kata juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany kepada wartawan, Selasa.
Ancamannya telah membuat frustrasi anggota parlemen dari kedua belah pihak, yang mengatakan tindakan teknologi tidak ada hubungannya dengan pertahanan. Mereka juga mengatakan kekhawatiran Trump tentang media sosial seharusnya tidak membunuh undang-undang yang dianggap penting untuk Pentagon dan hasil kerja hampir setahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika