Teropong Republika 2020-2021 berisi ulasan permasalahan penting nasional yang terjadi selama setahun belakangan. Sekaligus mencoba memproyeksikan bagaimana masalah serupa bisa diselesaikan pada tahun depan. Kita semua berharap Indonesia 2021 tentu berbeda dari situasi tahun sebelumnya. Harus bangkit dan lebih baik lagi.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nur Aini
Hubungan Israel dan negara-negara Arab menemukan momentumnya pada 2020. Israel berhasil kembali menjalin atau normalisasi hubungan diplomatik dengan sejumlah negara Arab. Sebelumnya, Israel hanya memiliki hubungan formal dengan dua negara Arab yaitu Mesir dan Yordania berdasarkan kesepakatan damai.
Dimulai dari pengumuman normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) pada 13 Agustus 2020, sejumlah negara Muslim lainnya mengikuti langkah serupa. Terjalinnya hubungan Israel dan sejumlah negara Arab itu berjalan mulus dengan dukungan lobi pemerintahan AS di tangan Donald Trump.
Tidak lama setelah UEA mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel, Bahrain pada 11 September 2020 menyatakan kesepakatan serupa. Kedua perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Abraham Accords, ditengahi oleh Trump. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri UEA dan Bahrain dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 15 September 2020 yang disaksikan Donald Trump. Sebagai imbalan untuk membangun hubungan diplomatik dan ekonomi penuh, Israel setuju menangguhkan rencananya mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Palestina mengecam kesepakatan normalisasi hubungan itu dengan menilainya sebagai "tikaman dari belakang" dan pengkhianatan atas tujuan mereka. Atas kecaman itu, UEA menyatakan normalisasi dengan Israel untuk menunda pencaplokan Tepi Barat dan menegaskan negaranya tetap mendukung solusi dua negara untuk mengatasi konflik Palestina-Israel.
Apa yang dilakukan UEA dan Bahrain sebenarnya telah mengingkari Prakarsa Perdamaian Arab. Prakarsa itu pada intinya memperkenankan negara Arab membuka hubungan resmi dengan Israel. Namun, Israel harus terlebih dulu menerima solusi dua negara di sepanjang garis perbatasan 1967.
Setelah UEA dan Bahrain, kesepakatan normalisasi dengan Israel dilakukan oleh Sudan, yang diumumkan oleh Donald Trump pada 23 Oktober 2020. Kesepakatan itu dicapai dengan imbalan AS menghapus Sudan dari negara pendukung terorisme. Penunjukan Sudan sebagai negara sponsor terorisme dimulai pada 1990-an, ketika negara itu secara singkat menjamu Osama bin Laden dan militan lainnya. Sudan juga diyakini telah menjadi saluran pipa bagi Iran untuk memasok senjata kepada militan Palestina di Jalur Gaza. Akibat masuk daftar hitam AS itu, Sudan kesulitan untuk mendapatkan bantuan internasional.
Tidak berhenti di situ, AS dan Israel terus melobi lebih banyak negara Arab untuk normalisasi hubungan diplomatik. Donald Trump berharap Arab Saudi mengikuti langkah normalisasi dengan Israel. Namun, harapan Trump tersebut belum terealisasi karena Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mengaku takut nyawanya terancam bila menormalisasi hubungan dengan Israel. Meskipun, MBS sempat dilaporkan diam-diam menemui Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Neom, sebuah kota di Laut Merah. Laporan itu dibantah MBS.
Normalisasi hubungan dengan Israel terus dilakukan negara Arab lainnya hingga jelang akhir 2020. Pada 10 Desember 2020, Maroko mengumumkan sepakat menormalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan itu menjadikan Maroko sebagai negara Arab keempat yang mengesampingkan permusuhan dengan Israel hanya dalam empat bulan. Setelah Maroko, Israel mengklaim negaranya tengah melobi untuk menjalin hubungan dengan negara kelima. Tanpa mau menyebut secara spesifik, Israel menyebutkan bahwa negara itu berada di kawasan teluk, tetapi bukan Arab Saudi. Sementara AS, berharap Oman dan Arab Saudi bergabung dengan negara-negara tetangganya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Iming-Iming Miliaran Dolar untuk Indonesia
Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi negara incaran AS untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, AS menyiapkan tawaran investasi dana bernilai miliaran dolar AS jika Indonesia mau menormalisasi hubungan diplomatik dengan negaranya. Kepala lembaga investasi Amerika Serikat (AS) untuk luar negeri, International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler menyatakan Indonesia dapat membuka keran investasi AS dua kali lebih besar dibandingkan saat ini yang sebesar 1 miliar dolar AS. Boehler mengaku sudah membahas hal itu dengan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika