REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemimpin Tentara Nasional Libya atau Libyan National Army (LNA) Jenderal Khalifa Haftar mengancam akan menggunakan kekuatan terhadap pasukan Turki. Hal itu bakal dilakukan milisinya jika Ankara tidak menghentikan dukungan kepada pemerintah Libya yang diakui PBB, Government of National Accord (GNA) di Tripoli.
Komentar panglima perang Haftar muncul sebagai tanggapan atas keputusan Parlemen Turki memperpanjang selama 18 bulan undang-undang soal penempatan pasukan Turki ke Libya. Seperti diketahui, bantuan militer Turki kepada pemerintah sah yang berbasis di Tripoli, termasuk penasihat, peralatan, dan intelijen, membantu menghentikan serangan Haftar selama setahun di ibu kota.
"Tidak akan ada keamanan atau perdamaian selama militer Turki menodai tanah kami yang bersih," kata Haftar seperti dikutip laman Daily Sabah, Jumat (25/12).
Komentarnya dibuat di Benghazi pada peringatan 69 tahun hari kemerdekaan Libya. "Kami akan membawa senjata mewujudkan perdamaian dengan tangan kita sendiri dan keinginan bebas kita," ujar Haftar.
Keputusan anggota parlemen Turki diambil Selasa (22/12) waktu setempat. Sebelumnya kedua pihak bertikai di Turki, otoritas yang berbasis di Timur dan Barat sepakat melakukan gencatan senjata ada Oktober. Kesepakatan gencatan senjata memuat kepergian pasukan asing dan tentara bayaran dalam waktu tiga bulan.
"Musuh yang menjajah memiliki satu dari dua pilihan: pergi dengan damai atau diusir dengan paksa," kata Haftar, mengacu pada Turki.
Sementara itu, Misi Dukungan PBB di Libya menggunakan kesempatan nasional yang sama untuk mendesak pemberontak Libya (LNA) menjalankan kesepakatan gencatan senjata. UNSMIL juga menyerukan pihak-pihak bertikai menghormati peta jalan politik untuk membayangkan penyelenggaraan pemilihan nasional pada Desember 2021.
"Sementara Misi menyerukan kepada warga Libya untuk mengkonsolidasikan upaya mereka dan mengambil langkah berani menuju rekonsiliasi nasional, dan untuk menantikan masa depan yang cerah bagi semua warga Libya untuk hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, dan kami menegaskan komitmen penuhnya untuk membantu rakyat Libya dalam membangun negara bersatu," tulis pernyataan UNSMIL yang dikeluarkan Kamis (24/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika