REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Di tengah ketegangan yang terus-menerus terjadi di Selat Taiwan di mana pesawat dan fregat China melintasi perairan yang luas, Taiwan sedang mempertimbangkan untuk mengatur ulang pertahanan pesisirnya.

Harian Taiwan News melaporkan pada Jumat (25/12) bahwa Kementerian Pertahanan negara pulau itu mengatakan akan menambahkan lima brigade pertahanan pantai pada 2023. Itu akan menjadi reformasi pertama di unit pertahanan pantai sejak 1997.

Prosesnya akan dimulai pada 1 Januari, seminggu dari sekarang Taiwan akan menambah satu brigade masing-masing di utara dan selatannya. Pengaturan lebih lanjut diharapkan akan selesai pada 31 Desember 2023.

China menganggap Taiwan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik China, sebagai provinsi yang memisahkan diri, sementara Taipei bersikeras pada kemerdekaannya sejak 1949 dan memiliki hubungan diplomatik dengan 16 negara dan wilayah. Sementara Amerika Serikat menyatakan dukungan terbuka kepada Taiwan dan menjual persenjataan berteknologi tinggi ke Taipei, China telah meningkatkan operasi militernya di wilayah tersebut.

Taipei secara rutin mengeluhkan pelanggaran di zona perairan dan wilayah udaranya seperti yang ditetapkan oleh AS di masa lalu. Namun, Kementerian Pertahanan Taiwan membantah laporan bahwa mereka menambah staf baru.

Kementerian bersikeras bahwa mereka hanya akan mengatur ulang brigade dari tujuh menjadi 12. "Reorganisasi akan secara signifikan meningkatkan kemampuan negara untuk mempertahankan garis pantainya," kata juru bicara militer Taiwan.

Dia menambahkan bahwa peningkatan dari tujuh menjadi 12 brigade pantai akan meningkatkan kemampuan pertahanan negara di garis depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika