Senin 28 Dec 2020 04:15 WIB

Kado Pahit Palestina: Normalisasi Israel dan Lima Negara

Normalisasi hubungan diplomatik akan meningkatkan sikap agresif Israel atas Palestina

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
(Kiri-kanan) Menlu Bahrain Sheikh Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa, PM Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald J. Trump, dan Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan usai penandatanganan normalisasi hubungan dengan Israel, Selasa (15/9).
Foto:

Nasib Palestina

Untuk jangka panjang, Teuku Rezasyah mengatakan kehidupan rakyat Palestina akan semakin sulit dan terpuruk. Pemerintah Palestina akan semakin berat memperjuangkan aspirasi rakyatnya untuk merdeka.

Ia mengatakan pemerintah Palestina akan semakin sulit mengikuti forum-forum internasional untuk menyampaikan aspirasi kemerdekaan, termasuk menggalang solidaritas internasional untuk menekan Israel. Di tingkat global, Palestina sangat mengharapkan dukungan nyata dari Rusia, China, dan Indonesia.

Satu-satunya jalan bagi perdamaian di Timur Tengah adalah tercapainya dua syarat utama. Pertama, Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka dengan hanya memiliki angkatan kepolisian untuk menjaga keamanan dalam negerinya. Kedua, dunia mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina yang netral dan tidak memusuhi Israel.

Terkait posisi Indonesia pasca-normalisasi hubungan Israel dengan sebagian negara-negara Arab, Rezasyah mengatakan Indonesia akan senantiasa berpegang pada amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif sehingga tidak akan terpengaruh oleh berbagai inisiatif Israel dan Amerika Serikat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sejak kemerdekaannya hingga saat ini dan mendatang, sesuai amanat konstitusinya, terus memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa di dunia yang terjajah, untuk segera merdeka dan berdaulat. Ia mengatakan pengakuan Indonesia atas Israel adalah merupakan pengkhianatan konstitusi. Pengakuan sekecil apapun berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Rezasyah menyarankan Indonesia hendaknya senantiasa aktif di berbagai forum internasional untuk mengupayakan terwujudnya sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta siap berdamai dengan Israel. Indonesia hendaknya aktif memperjuangkan bantuan internasional untuk pemberdayaan masyarakat Palestina di bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan.

"Demi kredibilitas diplomatik dalam mendukung kemerdekaan Palestina, diharapkan Indonesia senantiasa berinisiatif memperjuangkan solidaritas dalam GNB dan OKI, untuk terus memonitor perkembangan yang terjadi di Palestina. Terutama sekali terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Palestina dan terjaganya nama baik Palestina di berbagai forum internasional," ujar dia.

Indonesia juga diharapkan mampu mengarahkan G20 dan G8 untuk memperhatikan nasib rakyat Palestina. Secara khusus, Indonesia perlu berkonsultasi dengan Rusia dan China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB agar bersikap kritis atas arogansi Amerika Serikat dan Israel di PBB dan forum-forum internasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement