REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Beberapa tentara dan menteri kabinet Filipina telah menerima suntikan vaksin Covid-19. Suntikan ini dilakukan meski tanpa ada persetujuan peraturan yang mendukung langkah tersebut.
Menteri Dalam Negeri, Eduardo Ano, mengatakan beberapa anggota kabinet telah menerima vaksin Covid-19 pada Senin (28/12). Panglima Tentara, Letnan Jenderal Cirilito Sobejana, mengatakan beberapa pasukan telah divaksinasi tetapi jumlahnya tidak banyak. Mereka tidak menyebutkan merek vaksin yang digunakan.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina, Rolando Enrique Domingo, mengatakan regulator Filipina belum menyetujui vaksin Covid-19 apa pun. Kondisi ini membuat impor, distribusi, dan penjualan masih ilegal.
Domingo memperingatkan publik bahwa vaksin yang tidak disetujui membuat mereka terpapar segala macam bahaya. Efek samping mungkin terjadi, terutama jika tidak tahu bagaimana hal-hal ini telah ditangani.
Kementerian Kesehatan, mengatakan semua vaksin harus terlebih dahulu dievaluasi oleh para ahli, dan hanya vaksin yang telah disetujui dan ditemukan aman yang harus diberikan.
Sejauh ini hanya Pfizer yang telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan darurat untuk vaksin Covid-19 di Filipina. Sementara aplikasi uji coba tahap akhir Sinovac, Gamaleya, Johnson & Johnson, dan Clover belum disetujui.