REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Amerika Serikat (AS) mengusulkan pembentukan kelompok kerja bersama mengenai sanksi terhadap Turki dan pejabat Turki yang dikenakan atas pembelian S-400 Rusia, kata menteri luar negeri Turki pada Rabu.
Kelompok kerja bersama, yang diajukan oleh Turki, dapat menunjukkan jalan ke depan untuk mencabut sanksi, yang diberlakukan awal bulan ini, jika masalah kompatibilitas antara sistem senjata S-400 dan NATO diselesaikan.
Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa Turki sendiri sebelumnya telah mengusulkan kelompok kerja gabungan untuk mengatasi masalah sanksi, yang menargetkan Direktorat Industri Pertahanan (SSB) Turki, termasuk kepala SSB Ismail Demir dan tiga pejabat lainnya.
“Sekarang usulan itu datang dari AS. Karena kami secara alami selalu mendukung dialog, dan negosiasi dimulai pada tingkat pakar,” kata Cavusoglu dalam pertemuan meninjau kebijakan luar negeri pada 2020.
Menggarisbawahi bahwa ada perbedaan pendapat tentang apakah sanksi itu berat atau tidak, dia mengatakan menjatuhkan sanksi adalah sebuah langkah yang salah, baik secara politik maupun hukum.
"Itu adalah serangan terhadap hak kedaulatan kami," tegas dia.
Pada 14 Desember, melalui Undang-Undang Penentang Lawan Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), AS menjatuhkan sanksi terhadap Turki atas akuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.
Pada April 2017, ketika upaya berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari AS tidak membuahkan hasil, Turki pun menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli rudal S-400.
Akuisisi Turki atas sistem pertahanan udara S-400 Rusia yang canggih mendorong AS untuk menghapus Turki dari program F-35 pada Juli 2019.
AS mengeklaim sistem tersebut dapat digunakan oleh Rusia secara diam-diam untuk mendapatkan informasi rahasia pada jet tersebut dan tidak sesuai dengan sistem NATO.
Turki pun membantah bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi tersebut, dan mengusulkan komite untuk memeriksa masalah tersebut.
Negara itu juga mengatakan pihaknya membeli sistem Rusia setelah AS selama bertahun-tahun menolak upayanya untuk membeli rudal Patriot AS.
Hubungan dengan Uni Eropa
Menekankan bahwa hubungan antara Turki dan Uni Eropa (UE) mengalami banyak pasang surut pada 2020, Cavusoglu mengatakan ketegangan semakin intens karena Yunani, Siprus Yunani, dan Prancis membawa masalah bilateral ke agenda UE.
Meskipun demikian, katanya, kesimpulan yang bijaksana datang dari KTT para pemimpin Uni Eropa pada Desember.
"Kami siap menjaga hubungan kami dengan UE dalam lingkungan yang lebih positif tahun depan," kata dia, mengharapkan sikap yang sama dari blok tersebut.
Cavusoglu melanjutkan mengatakan bahwa kebijakan luar negeri kemanusiaan dan pengusaha Turki berlanjut pada 2020 tanpa henti meskipun ada pandemi Covid-19.
“Seperti biasa, prioritas kami adalah diplomasi pada 2020. Kami mendarat di lapangan di mana diplomasi diblokir, membuka jalan dialog dan diplomasi lagi,” ujar dia seraya menekankan bahwa Turki menjadi pemain penting di Mediterania Timur, Pulau Siprus, Suriah, Libya, dan Karabakh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika