REPUBLIKA.CO.ID, VIENNA - Iran berencana memperkaya uranium hingga kemurnian 20 persen di fasilitas nuklir bawah tanahnya, Fordow. Hal tersebut, dikatakan Iran, tertuju pada pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pada Jumat (1/1) waktu setempat.

"Iran telah memberi tahu agensi bahwa pihaknya mematuhi undang-undang yang baru-baru ini disahkan oleh parlemen negara itu. Organisasi Energi Atom Iran bermaksud untuk memproduksi uranium yang diperkaya rendah (LEU) hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow," kata IAEA dalam sebuah pernyataan.

Laporan IAEA kepada negara-negara anggota sebelumnya pada Jumat yang diperoleh oleh Reuters menggunakan kata-kata yang serupa dalam menggambarkan surat Iran kepada IAEA tertanggal 31 Desember. "Surat Iran kepada agensi tidak menyebutkan kapan aktivitas pengayaan ini akan dilakukan," kata pernyataan IAEA.

Fordow dibangun di dalam gunung yang tampaknya untuk melindungi dari pengeboman udara. Sementara, kesepakatan 2015 tidak mengizinkan pengayaan di sana. Iran sudah memperkaya di Fordow dengan sentrifugal IR-1 generasi pertama.

Iran telah melanggar batas kesepakatan 3,67 persen pada kemurnian yang dapat memperkaya uranium. Namun, sejauh ini, hanya naik hingga 4,5 persen. Angka itu jauh dari 20 persen yang dicapai sebelum kesepakatan dan 90 persen tingkat senjata.

Tujuan utama kesepakatan tersebut adalah untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan Iran menghasilkan material fisille yang cukup untuk bom nuklir. Jika bersedia, menjadi setidaknya satu tahun dari sekitar dua pekan tiga bulan. Kondisi itu juga mencabut sanksi internasional terhadap Teheran.

Badan intelijen AS dan IAEA yakin Iran memiliki rahasia, yakni program senjata nuklir terkoordinasi yang dihentikan pada 2003. Iran menyangkal pernah memilikinya.

Langkah Iran ini adalah yang terbaru dari beberapa pengumuman oleh Iran kepada IAEA bahwa pihaknya berencana melanggar kesepakatan nuklir lebih jauh. Iran memang telah mulai melanggar kesepakatan nuklir pada 2019 sebagai pembalasan atas penarikan Washington dari perjanjian dan penerapan kembali sanksi AS terhadap Teheran.

Langkah ini adalah salah satu dari banyak yang disebutkan dalam undang-undang yang disahkan oleh parlemen Iran bulan lalu. Ini juga terkait tanggapan atas pembunuhan ilmuwan nuklir Iran yang dituduhkan kepada Israel. Langkah terbaru Iran ini pun bakal mempersulit upaya Presiden AS terpilih Joe Biden untuk bergabung kembali dengan kesepakatan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika