REPUBLIKA.CO.ID, BAKU -- Kementerian Luar Negeri Azerbaijan baru-baru ini memprotes kunjungan Menteri Luar Negeri Armenia Ara Aivazian ke wilayah Nagorno-Karabakh. Pihak Baku menyebut, kunjungan itu provokasi dan upaya memicu ketegangan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Leyla Abullayeva mengatakan, kunjungan "ilegal" Aivazian ke Nagorno-Karabakh bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani Azerbaijan, Armenia, dan Rusia yang mengakhiri perang 44 hari antara Baku dan Yerevan. Wilayah itu diketahui memisahkan diri.

"Pelanggaran kewajiban oleh pejabat Yerevan adalah provokasi dan tindakan semacam itu yang ditujukan kepada warga domestik (di Armenia), dan tidak menambah normalisasi situasi di wilayah tersebut," kata Abullayeva, Rabu (6/1).

Dia menambahkan, Yerevan harus menerima perubahan atas adanya perjanjian di wilayah tersebut. Aivazian mengunjungi wilayah itu pada 5 Januari kemarin, di mana dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri de facto pemerintah separatis David Babayan dan menandatangani program konsultasi.

Hal itu dipandang Azerbaijan bertentangan dengan gencatan senjata yang ditengahi Moskow. Khususnya, untuk mengakhiri pertempuran sengit antara pasukan Azerbaijan dan Armenia yang dimulai pada 27 September dan merenggut ribuan nyawa dari kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari gencatan senjata, Armenia memang kehilangan kendali atas sebagian wilayah kantong tersebut, termasuk tujuh distrik di sekitar Azerbaijan yang dikuasainya sejak tahun 1990-an.

Separatis Armenia mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh, dan sekitar 2.000 penjaga perdamaian Rusia telah ditempatkan di sepanjang wilayah garis depan untuk melindungi jalur darat yang menghubungkan Nagorno-Karabakh dengan Armenia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika