REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengumumkan keadaan darurat Covid-19 selama satu bulan untuk wilayah Tokyo dan sekitarnya. Kondisi ini memaksa penduduk ibu kota untuk membatasi diri untuk keluar rumah dan meminta bar dan restoran tutup pada jam 8 malam karena lonjakan kasus yang tinggi.
Keadaan darurat akan berlangsung dari Jumat (8/1) hingga 7 Februari dan akan mencakup ibu kota dan tiga prefektur tetangga, yakni Kanagawa, Saitama dan Chiba. Tiga wilayah ini memang dihuni sekitar 30 persen populasi negara itu.
"Saya sangat khawatir dengan situasi yang parah di seluruh negeri baru-baru ini. Tolong anggap masalah ini dengan serius sebagai urusan Anda semua, untuk melindungi semua kehidupan yang berharga, kakek nenek, keluarga dan teman-teman Anda," kata Suga dalam konferensi pers dilansir dari Aljazeera, Kamis (7/1).
Pengumuman itu bermula ketika Tokyo mencatat kasus tertinggi harian baru sebanyak 2.447, angka yang memecahkan rekor 1.591 kasus yang dilaporkan pada Rabu (6/1). Saat ini, secara nasional, rekor baru dengan lebih dari 7.000 kasus dilaporkan pada hari Kamis (7/1).
Perintah Jepang juga memberlakukan pembatasan kegiatan olahraga dan acara lainnya. Suga mendesak penduduk dari empat prefektur untuk bekerja dari rumah dalam upaya mengurangi lalu lintas komuter hingga 70 persen.
Dia menjanjikan lebih banyak bantuan untuk rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 dan mengatakan beragam upaya sedang dilakukan untuk menyetujui vaksin dan mulai inokulasi pada akhir Februari. Keeadaan darurat tersebut adalah yang kedua di Jepang tetapi lebih terbatas daripada yang diberlakukan oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe April lalu. Saat itu, kerumunan massa dibatasi dan sekolah, bisnis hingga klub malam sebagian besar ditutup secara nasional selama enam minggu.
Mengurangi transmisi adalah kunci bagi Jepang karena negara tersebut sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo yang tertunda pada bulan Juli. Tetapi para ahli medis mengatakan langkah-langkah pada hari Kamis mungkin tidak cukup untuk mengekang gelombang ketiga dan justru menjadi yang terparah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika