REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Hingga saat ini masih belum ada kejelasan mengenai pembebasan kapal tanker Korea Selatan (Korsel) yang disita Iran. Iran bersikeras untuk menggunakan jalur hukum atas tuduhan pencemaran yang dilakukan kapal itu sementara Korsel ingin menyelesaikannya dengan solusi diplomatik.
Kantor berita Yonhap melaporkan Wakil Menteri Luar Negeri Korsel Choi Jong-kun bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Ahad (10/1) lalu. Ia juga bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan kepala Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Kamal Kharrazi.
Garda Revolusi Iran menyita kapal tanker Hankuk Chemi atas tuduhan pencemaran lingkungan pada 4 Januari lalu. Operator kapal yang berisi 20 awak kapal tersebut membantah tuduhan itu.
Dalam pertemuannya dengan pejabat-pejabat Teheran, Choi memprotes penyitaan tersebut. Ia meminta Iran untuk segera membebaskan kapal dan awaknya serta memberikan bukti konkret yang menjelaskan kapal tanker itu melakukan pencemaran lingkungan.
Pejabat-pejabat Iran itu menegaskan kembali penyitaan isu 'teknis' yang menjadi subjek 'hukum'. Namun di saat bersamaan Iran juga mendesak Korsel untuk memberikan aset mereka yang di bawah sanksi Amerika Serikat (AS).
Muncul spekulasi yang menyatakan penyitaan tersebut berhubungan dengan kemarahan Iran yang tidak bisa mengakses aset mereka sebesar tujuh miliar dolar AS di Korsel. Akan tetapi Teheran mengeklaim penyitaan sepenuhnya isu teknis sehingga tidak bisa diselesaikan dengan diplomasi.
"Dalam pembicaraan tersebut, Wakil Menteri Choi berulang kali meminta Iran untuk memberikan bukti mengenai apa yang mereka sebut faktor-faktor teknis," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel, Choi Young-sam, Selasa (12/1).
Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan selama pertemuan dengan Choi, Kharrazi menuduh Seoul 'menyerah pada tekanan AS'. Ia mengatakan di masa lalu Iran dan Korsel memiliki hubungan yang baik.
"Namun sekarang, sayangnya, karena kepatuhan pemerintah Korea pada tekanan AS, aset Iran sebesar tujuh miliar dolar AS di bank-bank Korea dibekukan dan tidak dapat ditarik untuk membeli uang," kata Kharrazi seperti dikutip IRNA.
Zarif menyebutkan akses ke aset tersebut menjadi 'halangan terbesar' hubungan kedua negara. "Mengingat konsekuensi kesehatan dan ekonomi pandemi virus corona, prioritas utama hubungan kedua negara adalah memberikan akses pada Iran ke sumber daya keuangannya di Korea Selatan," kata Zarif seperti dikutip IRNA.
Choi juga bertemu dengan Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnasser Hemmati. Ia juga meminta agar Korsel memberikan akses ke aset Iran. Sebelum berangkat ke Qatar, Choi dijadwalkan bertemu dengan pejabat Iran lainnya, ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Mojtaba Zolnouri dan Deputi Menteri Kehakiman Mahmoud Hekmatnia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
