Rabu 20 Jan 2021 15:19 WIB

AS akan Tinjau Penentuan Genosida Rohingya di Myanmar

Pemerintah AS tidak pernah menyebutkan peristiwa di Myanmar sebagai genosida

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini
Sekelompok pengungsi Rohingya di atas kapal angkatan laut saat mereka pindah ke Pulau Bhashan Char, di Chittagong, Bangladesh 29 Desember 2020. Kelompok kedua pengungsi Rohingya dipindahkan ke pulau Bhashan Char di bawah distrik Noakhali.
Foto: EPA-EFE/MONIRUL ALAM
Sekelompok pengungsi Rohingya di atas kapal angkatan laut saat mereka pindah ke Pulau Bhashan Char, di Chittagong, Bangladesh 29 Desember 2020. Kelompok kedua pengungsi Rohingya dipindahkan ke pulau Bhashan Char di bawah distrik Noakhali.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Amerika serikat (AS) di bawah pemimpin baru Joe Biden dikabarkan akan meluncurkan tinjauan antarlembaga soal penentuan genosida yang terjadi di Myanmar terhadap minoritas Rohingya. Hal itu diungkapkan oleh calon kandidat Biden untuk memimpin Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Antony Blinken pada Selasa (19/1) waktu setempat.

Seperti dilansir laman Anadolu Agency, Blinken mengatakan, dalam sidang konfirmasi di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, bahwa jika dikonfirmasi memimpin Deplu AS, dia akan mengawasi proses yang menentukan apakah penganiayaan Myanmar terhadap minoritas Rohingya merupakan genosida atau tidak. Pemungutan suara konfirmasi Blinken di Senat diharapkan segera terealisasi pada Rabu (20/1), tak lama setelah Biden dilantik secara resmi.

Baca Juga

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya, kebanyakan perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar. Mereka menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

Menurut laporan dari Ontario International Development Agency (OIDA), sejak Agustus tahun itu, hampir 24 ribu Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar. Pemerintah AS tidak pernah menyebutkan insiden di Myanmar sebagai genosida sebelumnya. New York Times mencatat, pada 2017, departemen tersebut mengatakan Myanmar telah melakukan "pembersihan etnis".

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement