REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Proposal Presiden Joe Biden untuk paket bantuan Covid-19 senilai 1,9 triliun dolar AS didasarkan pada penilaian kebutuhan spesifik. Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki, paket tidak dirancang dengan 1,9 triliun dolar AS sebagai titik awal.

"Itu dirancang dengan komponen yang diperlukan untuk memberi orang-orang bantuan yang mereka butuhkan," katanya kepada wartawan saat pengarahan pertamanya setelah pelantikan Biden, Rabu (20/1).

Psaki mengatakan sulit untuk memikirkan komponen proposal mana yang dapat dihapus karena semuanya didasarkan pada rekomendasi dari ekonom dan profesional kesehatan. Namun, mengakui bahwa versi final dari undang-undang apa pun jarang terlihat persis seperti proposal awal.

Biden, yang berpengalaman lama sebagai anggota parlemen AS, tidak asing dengan negosiasi kongres dan akan terlibat erat dalam proses tersebut. "Ini adalah percakapan, dan dia tidak asing dengan proses pembuatan kesepakatan," tambahnya.

Dia mengatakan bahwa preferensi presiden yang jelas adalah untuk melanjutkan dengan RUU bipartisan, tetapi Gedung Putih tidak akan mengambil alat apa pun dari meja untuk DPR dan Senat, yang keduanya akan dikendalikan oleh Demokrat, untuk menyelesaikannya. Dia juga mengutip curahan dukungan dari kelompok bisnis AS kepada Senator Bernie Sanders untuk proposal tersebut.

Biden berkomitmen untuk menerapkan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk memastikan pasokan dan bahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya agar 100 juta orang divaksinasi dalam 100 hari pertama masa kepresidenannya. Rincian lebih lanjut akan dirilis pada Kamis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika