REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris secara resmi dilantik dalam upacara yang dijaga ketat di Gedung Capitol Hill pada Rabu (20/1).
Usai dilantik, Biden langsung menjalankan tugas menjadi presiden AS sampai Januari 2025 mendatang. Dia akan memimpin AS bersama Wapres Kamala Harris.
Di hari pelantikannya, Biden menandatangani hingga 15 perintah eksekutif. Di antaranya tentang pencabutan larangan perjalanan ke AS dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim karena kebijakan tersebut bersifat diskriminatif.
Indonesia berharap komitmen Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden dan Kamala Harris dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di dunia dan kawasan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam pemeliharaan perdamaian, Indonesia berharap kontribusi positif AS terhadap penyelesaian isu Palestina-Israel yang berkeadilan sesuai dengan berbagai Resolusi PBB maupun parameter internasional yang disepakati termasuk Solusi Dua Negara.
Di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, Indonesia mengharapkan AS meningkatkan kemitraan strategis dengan ASEAN dan memperkuat sentralitas ASEAN.
Retno menekankan pentingnya ASEAN untuk mengajak pemerintahan baru Amerika Serikat menjalankan multilateralisme yang inklusif dan adil.
Indonesia mengharapkan kawasan ini, termasuk Laut China Selatan, tetap stabil dan damai, jika semua negara menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982
"Di tengah semakin rentannya perdamaian dan stabilitas dunia termasuk akibat semakin meningkatnya rivalitas, Indonesia mengharapkan AS dapat menjadi motor terciptanya dunia yang lebih aman, damai, dan stabil," kata Retno dalam konferensi pers virtual pada Kamis.
Sementara itu, para pengamat menilai naiknya Biden ke kursi kekuasaan AS akan membawa sejumlah kebijakan luar negeri dan ekonomi yang berbeda dengan pendahulunya, Donald Trump, namun efektivitas kebijakan luar negeri Biden di Timur Tengah masih harus diuji.
Pendekatan multilateral