REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengirim kepala Intelijen Mossad, Yossi Cohen, ke Washington dalam beberapa pekan mendatang. Langkah ini dilakukan demi mengurai tuntutan Israel dari pemerintahan Joe Biden untuk versi baru dari kesepakatan nuklir Iran.
Times of Israel yang mengutip berita Channel 12 melaporkan, Cohen akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (AS) bulan depan. Dia akan menjadi pejabat senior Israel pertama yang bertemu dengan Biden. Dia juga diharapkan bertemu dengan kepala Badan Intelijen Pusat (CIA).
Pada Sabtu (23/1) malam, Kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Israel, Meir Ben-Shabbat, berbicara melalui telepon dengan mitranya yang baru dari AS, Jake Sullivan. "Keduanya sepakat untuk segera membahas banyak topik dalam agenda, termasuk masalah Iran, masalah regional dan memajukan Perjanjian Abraham," kata kantor itu dalam sebuah pernyataan.
Cohen dan timnya diharapkan untuk mempresentasikan pemerintahan Biden dengan semua informasi yang dikumpulkan oleh Israel tentang kemajuan program nuklir Iran. Mereka akan menekan komitmen yang lebih ketat dari Teheran untuk memastikan tidak dapat memperoleh senjata nuklir.
Netanyahu secara terbuka melobi pemerintahan Barack Obama untuk mengabaikan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Namun upaya itu gagal dan baru berhasil ketika Trump untuk menarik AS darinya dan telah mendesak Biden untuk mempertimbangkan kembali niatnya untuk bergabung kembali.
Menurut laporan itu, jika AS tetap bergerak untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir maka Cohen akan mengajukan tuntutan. Nantinya Israel akan meminta Iran harus menghentikan pengayaan uranium, berhenti memproduksi sentrifugal canggih, dan berhenti mendukung kelompok teror terutama Hizbullah Lebanon.
Selain itu, Cohen pun akan mendesak diakhirinya kehadiran militer Iran di Irak, Suriah, dan Yaman. Israel meminta pula penghentian aktivitas teror terhadap sasaran Tel Aviv di luar negeri dan memberikan akses penuh ke IAEA pada semua aspek program nuklirnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika