REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu mengarahkan pemerintahannya untuk melakukan penilaian penuh terhadap risiko terorisme domestik. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menyatakan,penilaian akan dilakukan oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional berkoordinasi dengan FBI dan DHS.
"Serangan 6 Januari di Capitol dan kematian serta kehancuran tragis yang terjadi menggarisbawahi apa yang telah lama kita ketahui. Kebangkitan ekstremisme kekerasan domestik adalah ancaman keamanan nasional yang serius dan terus berkembang. Pemerintahan Biden akan menghadapi ancaman ini dengan sumber daya yang diperlukan dan menyelesaikannya," kata Psaki.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) memperingatkan akan terjadi peningkatan ancaman kekerasan ekstremis domestik selama berpekan-pekan, Rabu (27/1). Kondisi ini terjadi akibat kemarahan warga atas kekalahan Donald Trump dalam pemilihan umum dan terinspirasi oleh penyerbuan di Gedung Capitol.
"Informasi menunjukkan bahwa beberapa ekstremis kekerasan bermotivasi ideologis dengan keberatan terhadap pelaksanaan otoritas pemerintah dan transisi presiden, serta keluhan yang dirasakan lainnya yang dipicu oleh narasi palsu, dapat terus memobilisasi untuk menghasut atau melakukan kekerasan," kata departemen itu dalam sebuah laporan nasional terorisme.
Penasihat DHS mengatakan ekstremis kekerasan domestik dimotivasi oleh berbagai masalah, termasuk kemarahan atas pembatasan Covid-19, hasil pemilu 2020, dan penggunaan kekuatan polisi. "Ketegangan ras dan etnis yang berkepanjangan, termasuk penentangan terhadap imigrasi sebagai pendorong serangan kekerasan di dalam," ujar lembaga itu.
Pejabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Donald Trump, Chad Wolf, dalam sidang kongres pada September menyatakan kelompok supremasi kulit putih telah menjadi ancaman paling berbahaya dan mematikan dari ekstremisme kekerasan di AS dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini pun membuat DHS memperingatkan bahwa serangan di Capitol dapat menginspirasi ekstremis domestik untuk menyerang pejabat terpilih atau gedung pemerintah lainnya.
DHS biasanya menerbitkan hanya satu atau dua laporan rekomendasi dalam satu tahun. Laporan tersebut sebagian besar memperingatkan ancaman dari kelompok teroris asing.
Laporan terakhir dikeluarkan oleh pemerintahan Trump pada Januari 2020. Isi laporan tersebut menyatakan Iran sebagai sponsor terorisme negara dan menunjuk Korps Pengawal Revolusi Iran sebagai organisasi teroris asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika