REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis memutuskan untuk memperketat pengawasan di perbatasan dan meningkatkan keterlibatan polisi terhadap warga yang melanggar jam malam. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kepatuhan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bekerja dari rumah, sebagai langkah mencegah pandemi virus korona atau Covid-19.
Perdana Menteri Jean Castex mengatakan, krisis kesehatan masyarakat tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Diketahui jumlah kematian akibat virus korona di Prancis melonjak di atas 75 ribu dan menjadi negara tertinggi ketujuh di dunia.
Castex mengatakan, mulai Ahad (31/1) pemerintah melarang kedatangan pendatang dari luar Uni Eropa kecuali untuk perjalanan penting. Semua pengunjung dari negara Uni Eropa harus menunjukkan hasil tes PCR negatif.
"Tugas kami adalah melakukan semua yang kami bisa untuk menghindari penguncian baru, beberapa hari mendatang akan sangat penting," kata Castex.
Castex mengatakan, pusat perbelanjaan non-makanan dengan luas permukaan lebih dari 20 ribu meter persegi akan ditutup. Pemerintah juga memperketat aturan kerja dari rumah dan memerintahkan polisi untuk menindak restoran maupun bar yang buka secara ilegal.
Sebelumnya, penasihat ilmiah utama pemerintah Prancis mengatakan pemerintah perlu mengambil kebijakan lockdown untuk ketiga kalinya. Kebijakan lockdown perlu diambil bertepatan dengan liburan sekolah yang jatuh pada Februari, dan peredaran varian baru virus korona. Namun pemerintah tidak mengambil opsi lockdown melainkan menutup perbatasan dan memperketat protokol kesehatan.
Prancis mencatat 22.858 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi pada Jumat (28/1), sehingga totalnya menjadi 3,15 juta. Kekurangan pasokan vaksin dari perusahaan farmasi Pfizer dan Moderna telah mengakibatkan perlambatan tajam dalam penyebaran vaksin di Prancis. Kementerian Kesehatan mengatakan sejauh ini 1,45 juta orang telah divaksinasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
