REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pendukung kritikus Kremlin, Alexei Navalny turun ke jalan-jalan Siberia dan Vladivostok. Mereka menggelar unjuk rasa kedua pada pekan ini walaupun polisi sudah mengeluarkan peringatan dan menindak keras sekutu-sekutu Navalny.
Pengunjuk rasa juga berencana untuk turun ke jalan-jalan Moskow untuk menuntut Presiden Vladimir Putin membebaskan oposisinya yang paling terkenal. Navalny ditahan pada 17 Januari lalu saat baru pulang dari Jerman tempat ia dirawat untuk memulihkan diri dari serangan racun pada musim panas tahun lalu.
Polisi mengatakan unjuk rasa tidak mendapat izin dan akan dibubarkan. Pada Ahad (31/1) kelompok pemantau unjuk rasa OVD-Info mengatakan polisi menahan lebih dari 4.000 orang dalam unjuk rasa pekan lalu.
Dalam unjuk rasa di Vladivostok yang digelar pada pukul 02.00 pagi waktu setempat polisi mencegah pengunjuk rasa mengakses pusat kota. Hal itu memaksa mereka pindah ke pinggir laut beku di Teluk Amur. Di rekaman video unjuk rasa tersebut terdengar demonstran meneriakkan 'Putih pencuri'. Unjuk rasa dilakukan saat suhu udara -13 derajat Celsius.
Kota Tomsk, di Siberia merupakan tempat yang dikunjungi Navalny sebelum tiba-tiba sakit pada bulan Agustus lalu. Demonstran berkumpul di aula kota sambil meneriakan 'biarkan di pergi' dan mengibarkan bendera Rusia. OVD-Info mengatakan sejak unjuk rasa di mulai polisi sudah menahan 145 orang termasuk, 76 orang di Vladivostok.
Pendukung Navalny berencana menggelar unjuk rasa di Moskow dekat Kremlin dan markas badan intelijen FSB. Saat Uni Soviet bubar tahun 1991 pengunjuk rasa menurunkan patung pendiri lembaga intelijen Uni Soviet, KGB.
Rencana unjuk rasa itu mendorong pihak berwenang menutup tujuh stasiun metro di ibu kota Rusia dan membatasi pergerakan warga di pedestrian. Pada Ahad pagi terlihat banyak polisi di sekitar Moskow.
Navalny menuduh Putin yang memerintahkan rencana pembunuhannya. Kremlin membantah keras tuduhan tersebut. Pemerintah Rusia menuduh tokoh oposisi tersebut melanggar syarat penangguhan penahanan. Pekan depan pengadilan akan memutuskan hukumannya yang maksimal hingga 3 setengah tahun penjara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika