REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris akan secara formal mengajukan diri untuk bergabung dengan pakta kerja sama trans-Pasifik yang mencakup 11 negara, danpemerintah menyebutkanpada Sabtu (30/1) bahwa negosiasi akan dimulai pada akhir 2021.

Sejak meninggalkan Uni Eropa, Inggris telah menegaskan niat untuk bergabung dalam Kesepakatan Kerja Sama Komprehensif dan Progresif Trans-Pasifik (CPTPP) yang menghilangkan sebagian besar tarif antara Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. "Satu tahun sejak kita keluar dari Uni Eropa (EU), kita membentuk kemitraan-kemitraan baru yang akan membawa manfaat ekonomi besar bagi masyarakat Inggris," ujar Perdana Menteri Boris Johnson melalui pernyataan.

Pada Kamis (28/1), Reuters melaporkan bahwa Inggris tidak akan memublikasikan hasil tinjauan keuntungan ekonomi dari keanggotaan CPTPP sebelum menyampaikan pengajuan untuk bergabung, sikap berlawanan dari apa yang dijanjikan sebelumnya.

Analisis ekonomi sebelumnya yang dilakukan pemerintah menyangkut Brexit telah menunjukkan adanya berbagai peningkatan kecil terhadap produksi ekonomi dari berbagai kesepakatan perdagangan tambahan. Pemerintah menyebutkan bahwa bergabung dalam CPTPP akan menghilangkan tarif produk makanan dan minuman serta mobil, dan pada saat yang bersamaan membantu mendorong sektor teknologi dan jasa.

Menteri perdagangan Inggris akan berbicara dengan mitra-mitranya di Jepang dan Selandia Baru pada Senin (1/2) dan menyampaikan secara resmi permintaan untuk bergabung ke CPTPP, bunyi pernyataan itu.

"Mengajukan untuk menjadi negara baru pertama yang bergabung ke CPTPP menunjukkan ambisi kitauntuk melakukan bisnis dengan ketentuan terbaik dengan sahabat-sahabat dan mitra-mitra kita di seluruh dunia dan menjadi pemenang perdagangan bebas dunia yang antusias," kata PM Johnson.

Ikuti Whatsapp Channel Republika