REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk kudeta militer di Myanmar pada Senin (1/2). Dia menyerukan agar suara rakyat Myanmar dihormati.
"Saya mengutuk kudeta dan pemenjaraan ilegal terhadap warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, di Myanmar. Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan," kata Johnson melalui akun Twitter pribadinya.
Suu Kyi selaku penasihat negara dan pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap militer Myanmar pada Senin dini hari. Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa pejabat senior lainnya turut ditahan.
Penangkapan dilakukan sebelum dimulainya sesi pertama parlemen baru. NLD diketahui memenangkan pemilu yang diselenggarakan pada November tahun lalu. Ia memperoleh 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia.
Namun militer menuduh terdapat kecurangan dalam pemilu, seperti banyaknya pemilih ganda pada daftar pemungutan suara di sejumlah distrik. Kendati demikian, komisi pemilu Myanmar membantah tuduhan tersebut.
Baca juga : Margareta, Mualaf yang Berislam dengan Dukungan Keluarga
Saat ini militer Myanmar sudah mengumumkan keadaan darurat yang bakal berlangsung selama satu tahun. Sepanjang periode itu, militer akan mengontrol jalannya pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika