REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Puluhan mantan pejabat era pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush keluar dari partai Republik. Mereka kecewa pada kegagalan anggota partai yang tidak mengecam Donald Trump terutama usai klaim-klaim palsu sang mantan Presiden AS mengenai kecurangan pemilu 2020. Terlebih, klaim-klaim tersebut diduga jadi pemicu serangan masyarakat sipil ke Capitol Hill bulan lalu.
Para anggota Partai Republik yang keluar termasuk mantan pejabat tinggi pemerintahan Bush. Mereka mengatakan sempat berharap kekalahan Trump dapat menggerakan pemimpin partai untuk menjauh dari pengusaha real-estate itu dan mengecam klaim-klaim palsunya.
Namun sebagian besar anggota parlemen dari Partai Republik masih berpihak pada Trump. Para mantan pejabat itu mengatakan mereka sudah tidak lagi mengenal partai mereka sendiri. Sejumlah mantan pejabat keluar dari keanggotaan partai sementara yang lainnya mendaftarkan diri sebagai independen.
"Partai Republik yang saya kenal sudah tidak ada lagi, saya menyebutnya kelompok pemujaan Trump," kata mantan Wakil Menteri Keuangan bidang Terorisme dan Intelijen Finansial pemerintahan Trump, Jimmy Gurulé, Senin (1/2).
Mantan pejabat komunikasi Gedung Putih pemerintahan Bush, Kristopher Purcell mengatakan, sekitar 60 hingga 70 mantan pejabat pemerintahan Bush memutuskan keluar atau memutuskan hubungan dengan Partai Republik. "Setiap hari jumlahnya terus bertambah," kata Purcell.
Banyak di antara mantan pejabat itu sudah mengabdi selama puluhan tahun di Partai Republik. Banyaknya jumlah pembelot menunjukkan tumbuhnya konflik di dalam partai dan bagaimana warisan Trump memecah belah partai tersebut.
Partai itu kini berisi dua kelompok, satu kelompok moderat atau independen yang muak dengan cengkraman Trump pada pejabat terpilih dan pada pendukung setianya di Partai Republik. Berdasarkan jajak pendapat serta pernyataan dari petinggi partai dan pakar perpecahan itu akan menyulitkan Partai Republik memenangkan pemilihan nasional.
Perwakilan Trump tidak menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini. Perwakilan pejabat-pejabat pemerintahan Bush juga belum menanggapi permintaan komentar. Selama Trump berkuasa, Bush membuat pernyataan yang jelas untuk 'pensiun dari politik'.
Beberapa jam sebelum pendukung Trump menyerang Capitol Hill. Lebih dari setengah anggota Partai Republik di Kongres yakin delapan orang Senator dan 139 anggota House of Representative memilih untuk menolak meresmikan kemenangan Presiden Joe Biden.
Sebagian besar Senator Partai Republik juga mengindikasi tidak akan mendukung pemakzulan Trump sehingga belum dapat dipastikan apakah mantan presiden itu bersalah dalam sidang di Senat. Pada 13 Januari lalu House mendakwa Trump 'menghasut pemberontakan'.
Sidang pemakzulan 9 Februari mendatang membuat Trump satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika yang dua kali dimakzulkan. Keengganan pemimpin partai mengecam Trump menjadi dorongan terakhir mantan pejabat Partai Republik meninggalkan partai tersebut.
"Jika terus menjadi partainya Trump, banyak dari kami yang tidak akan kembali kecuali bila Senat memvonisnya bersalah dan menyingkirkan kanker Trump dari diri mereka sendiri, banyak dari kami tidak akan kembali memilih pemimpin Partai Republik," kata mantan Treasurer of the United States atau Bendahara Negara pemerintahan Bush, Rosario Marin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika