REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, melakukan pertemuan virtual dengan mitranya dari Inggris, Prancis, dan Jerman pada Jumat (5/2). Mereka membahas Iran dan masalah lainnya ketika kelompok tersebut mempertimbangkan cara menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan, selain Iran, masalah lain yang juga dibahas yakni termasuk pandemi virus Corona, Myanmar, Rusia, Cina dan perubahan iklim. "Blinken menggarisbawahi komitmen AS untuk tindakan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan global," ujar lembaga tersebut.
"Kami baru saja melakukan percakapan mendalam dan penting tentang Iran dengan @SecBlinken, @HeikoMaas dan @DominicRaab untuk menangani bersama-sama tantangan keamanan nuklir dan regional,” ujar Menteri Dalam Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengonfirmasi acara yang juga diikuti oleh Dominic Raab dari Inggris dan Heiko Maas dari Jerman.
Percakapan tingkat tinggi tersebut adalah langkah terbaru oleh pemerintahan baru Presiden Joe Biden untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015. Kesepakatan nuklir itu membatasi aktivitas pengayaan uranium Iran untuk mempersulit mengembangkan senjata nuklir sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi AS dan lainnya.
Dengan mengabaikan kesepakatan yang disetujui oleh mantan Presiden Barack Obama, Donald Trump keluar dari kesepakatan itu pada 2018. Dia mengembalikan sanksi AS yang telah dihapusnya dan kemudian menambah lebih banyak sanksi.
Biden, yang menjabat bulan lalu, mengatakan bahwa jika Teheran kembali ke kepatuhan ketat dengan kesepakatan nuklir 2015, Washington akan mengikuti. Upaya ini sebagai batu loncatan untuk perjanjian lebih luas yang mungkin membatasi pengembangan rudal Iran dan kegiatan regional.
Teheran bersikeras bahwa Washington harus meringankan sanksi sebelum melanjutkan kesepakatan. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengisyaratkan tentang cara untuk menyelesaikan kebuntuan tentang siapa yang duluan dengan mengatakan langkah-langkah itu dapat disinkronkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika