REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING--Regulator persaingan usaha Cina (SAMR) merilis pedoman anti-monopoli baru yang mengincar perusahaan perusahaan internet. Pedoman yang dirilis pada Ahad (7/2) akan memperketat peraturan bagi perusahaan raksasa teknologi Negeri Tirai Bambu yang sudah ada.
Peraturan baru ini juga meresmikan rancangan undang-undang anti monopoli yang dirilis pada bulan November lalu. Serta menegaskan praktik-pratik monopoli yang rencananya ditindak SAMR.
Pedoman ini diprediksi akan menjadi tekanan baru bagi perusahaan-perusahaan internet termasuk perusahaan e-niaga seperti Alibaba dan JD.com. Peraturan ini juga akan berdampak pada perusahaan alat pembayaraan elektronik seperti Alipay milik Ant Group dan WeChat Pay dari Tencent Holding.
Peraturan baru mengatur banyak perilaku usaha mulai seperti melarang memaksa pihak ketiga (merchant) untuk memilih salah satu e-niaga besar. SAMR mengatakan pedoman ini akan 'menghentikan perilaku monopolistik di platform ekonomi dan melindungi keadilan persaingan usaha di pasar'.
SAMR menambahkan pedoman ini akan menghentikan perusahaan untuk melakukan kartelisasi atas harga (price fixing), membatasi teknologi dan menggunakan data serta algoritma untuk memanipulasi pasar. Dalam lampiran Q&A di dokumen pedoman tersebut SAMR mengatakan laporan mengenai perliku monopoli di internet meningkat.
"Perilakunya kian tersembunyi, menggunakan data, algoritma, peraturan platform dan sebagainya sehingga semakin sulit ditemukan dan menentukan apa yang dimaksud perjanjian monopoli," kata SAMR dalam dokumen tersebut.
Beberapa bulan terakhir Cina memperketat pengawasan pada raksasa-raksasa teknologi. Beijing tidak lagi menggunakan pendekatan laissez-faire untuk perusahaan-perusahaan internet.
Pada bulan Desember lalu badan pengawas persaingan usaha menggelar penyelidikan terhadap Alibaba Group. Setelah salah satu perusahaan finansialnya, Ant Group gagal Initial Public Offering (IPO) senilai 37 miliar dolar AS.
Saat itu regulator memperingatkan Alibaba atas praktek monopoli seperti memaksa merchant untuk menandatangani pakta kerja sama eksklusif dengan mereka. Sehingga merchant tidak dapat menjual barang atau jasanya ke e-niaga lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika