REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Aksi protes yang terjadi di Universitas Bogazici menjadi tantangan yang dapat mengancam pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kemarahan mahasiswa terhadap pemilihan rektor yang ditunjuk oleh pemerintah di universitas bergengsi tersebut telah meluas ke area internasional dan membahayakan upaya Erdogan untuk membangun jembatan dengan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) serta memperbaiki hubungan dengan Eropa.
Erdogan telah berusaha untuk menghadirkan front reformasi ke dunia luar setelah kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS. Hal itu merupakan upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung lama antara Turki dan Amerika Serikat. Namun, sikap pemerintah yang menyebut demonstran sebagai "teroris" dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam aksi protes telah mencoreng janji reformasi peradilan dan demokrasi yang diusung oleh Erdogan.
Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar pihak berwenang Turki membebaskan para demonstran yang ditangkap. Kementerian Luar Negeri Turki memperingatkan agar negara lain tidak melakuka intervensi dengan cara memprovokasi "kelompok yang menggunakan cara ilegal dan mendorong tindakan ilegal."
Ratusan pengunjuk rasa telah ditangkap di universitas tersebut sejak 4 Januari, termasuk pada demonstrasi yang mendukung hak-hak mahasiswa dan LGBTQ di kota-kota seperti Ankara, Izmir, dan Bursa. Penduduk telah menunjukkan dukungan mereka dengan memukul panci dan wajan dari balkon mereka setiap malam, sebagai pengingat protes Gezi 2013 di seluruh Turki yang merupakan salah satu ancaman terbesar bagi 18 tahun pemerintahan Erdogan.
Hasil jajak pendapat yang dirilis pada Rabu (3/2) menunjukkan 69 persen orang Turki menentang penunjukan rektor universitas yang terkait secara politik. Penelitian MetroPoll menemukan bahwa, lebih dari setengah pemilih partai yang berkuasa juga keberatan dengan penunjukan tersebut. Sementara itu, Mazlum-Der, kelompok hak asasi manusia yang biasanya fokus pada isu-isu Muslim, mengutuk kekerasan polisi selama aksi protes.
"Keluar dari jalur hukum melalui Sementara itu, Mazlum-Der, kelompok hak asasi manusia yang biasanya fokus pada isu-isu Muslim, mengutuk kekerasan polisi selama aksi protes," ujar Mazlum-Der dalam sebuah pernyataan, dilansir Aljazirah, Senin (8/2).
Erdogan menunjuk Melih Bulu sebagai rektor baru Universitas Bogazici. Bulu adalah mantan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) yang pernah mengajukan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum 2015. Fakta bahwa Bulu bukan anggota dari Universitas Bogazici menandai penyimpangan dari pengangkatan rektor sebelumnya. Hal ini dipandang sebagai penghinaan terhadap independensi akademik.
Asisten profesor psikologi Universitas Bogazici, Esra Mungan mengatakan, aksi protes yang digelar oleh mahasiswa dimotivasi oleh keinginan untuk melindungi universitas sebagai lembaga pendidikan yang menampung peserta didik dari semua latar belakang. Mungan menambahkan, Universitas Bogazici bukan tempat untuk menyalurkan cara-cara pemerintahan yang otoriter.
“Apa yang membedakan universitas kami dari kebanyakan universitas lain di Turki adalah organisasi horizontal yang agak anti-hierarkis. Kami tidak terbiasa dengan cara pemerintahan yang otoriter. Protes itu bukan hanya perjuangan untuk universitas kita sendiri, tetapi perjuangan umum untuk universitas yang demokratis, otonom, dan bebas," ujar Mungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika