REPUBLIKA.CO.ID, VICTORIA -- Negara bagian Victoria di Australia mempertimbangkan mewajibkan masker N95 untuk hotel karantina dan melarang mesin nebuliser (pengubah obat cair jadi uap), setelah tiga kasus Covid-19 dikaitkan dengan sebuah hotel.
Kasus pertama yang terkait dengan pelancong yang terinfeksi di karantina di Holiday Inn Melbourne Airport adalah seorang pekerja hotel dengan dua kasus lagi dilaporkan pada Rabu (10/2). Hotel ini telah ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk pembersihan dan pelacakan kontak.
Kepala petugas kesehatan negara bagian Victoria Brett Sutton mengatakan hipotesis kerja adalah kasus baru berasal dari "peristiwa paparan yang melibatkan perangkat medis yang disebut nebuliser dan itu menguapkan obat atau cairan menjadi kabut halus".
Kabut bisa tetap melayang di udara selama beberapa menit, kata Sutton.
Sutton mengatakan, warga yang kembali, yang dalam perawatan intensif, telah menggunakan nebuliser dan secara tidak sengaja menularkan penyakit itu ke tiga orang lainnya, termasuk tamu hotel lain.
Kepala Pemerintahan negara bagian, Daniel Andrews, mengatakan nebuliser harus dijauhkan dari kamar karantina hotel sementara komisaris karantina, Emma Cassar, mengatakan persyaratan untuk masker N95, yang menawarkan perlindungan lebih besar daripada masker bedah biasa, di hotel karantina sedang dipertimbangkan.
Australia telah menjadi salah satu negara paling sukses di dunia dalam menangani virus corona baru, sebagian besar karena penguncian yang menentukan dan perbatasan ditutup untuk semua kecuali beberapa pelancong, dengan sekitar 22.000 kasus dan 909 kematian. Tetapi hotel karantinanya, di mana semua tamu kedatangan internasional harus menghabiskan dua minggu, telah terbukti menjadi tautan yang lemah dalam pertahanannya dengan klaster di Melbourne yang paling akhir muncul dari satu klaster.
Negara bagian tetangga New South Wales, yang mencatat tidak ada kasus lokal pada Rabu (10/2), melonggarkan aturan seputar wajib mengenakan masker pada Rabu (10/2) sambil meningkatkan batas pertemuan publik. Negara bagian lain juga mempertahankan nihilnya kasus lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika