REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengecam kabinetnya karena kurang inovasi dan "strategi cerdas" dalam menyusun rencana ekonomi lima tahun yang baru. Media pemerintah melaporkan, Partai Buruh yang berkuasa menyelesaikan rapat pleno selama empat hari untuk menyusun rencana ekonomi lima tahun ke depan.
Dalam rapat pleno tersebut, ekonomi menjadi agenda utama pemerintahan Korut. Kim meninjau rencana aksi untuk strategi ekonomi lima tahun mendatang, termasuk langkah menghadapi sanksi internasional, penutupan perbatasan, dan pengurangan bantuan dari luar di tengah pandemi virus corona. Kim menuduh kabinetnya kurang memiliki inovasi dan kemajuan dalam menyusun rencana pembangunan. Menurut Kim rencana pembangunan yang baru tidak berbeda dengan rencana sebelumnya yang dinilai telah gagal di hampir semua sektor.
“Rencana tersebut tidak secara akurat mencerminkan ideologi dan pedoman partai serta kekurangan wawasan inovatif dan strategi cerdas," ujar Kim dilaporkan media pemerintah KCNA.
"Karena kabinet hampir secara mekanis mengumpulkan angka-angka yang diberikan oleh kementerian, rencana untuk beberapa sektor meningkat secara tidak realistis dan yang lainnya telah menurunkan tujuan yang sudah mudah dicapai dan harus dilakukan," tambah Kim.
Dalam rencana pembangunan yang baru, Partai Buruh memutuskan untuk membangun 10.000 rumah di ibu kota Pyongyang pada tahun ini. Agenda ini menggantikan rencana konstruksi sebelumnya, yang digambarkan Kim sebagai produk dari "proteksionisme dan kekalahan" dalam birokrasi.
Kim juga menyerukan peningkatan kemandirian dan produksi barang dan bahan lokal. Rencana tersebut diusung setelah perdagangan dengan Cina, yang menyumbang sekitar 90 persen pengiriman masuk dan keluar dari Korut anjlok lebih dari 80 persen tahun lalu. Anjloknya perdagangan dengan Cina disebabkan oleh pembatasan pandemi virus corona.
Kim juga memetakan visinya untuk urusan antar-Korea dan hubungan dengan negara lain, serta peraturan partai dan masalah personel. Kim telah menyalahkan Partai Buruh atas kegagalan dalam melaksanakan reformasi. Kim pekan ini menekankan pentingnya memperkuat pengawasan dan kendali hukum atas rencana lima tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika