REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Duta Besar Turki untuk PBB di Jenewa mengutuk kudeta militer baru-baru ini di Myanmar. Utusan Turki Sadik Arslan mengatakan negaranya menentang segala jenis pengambilalihan dan intervensi militer.
Sadik Arslan pada Jumat (12/2) berbicara pada sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang "implikasi krisis di Myanmar".
"Kami sangat prihatin dan mengutuk keras pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada 1 Februari 2021. Turki menentang segala jenis kudeta dan intervensi militer serta menganggapnya sebagai masalah prinsip," tutur dia.
Arslan mengatakan Turki mengharapkan pembebasan segera semua pejabat terpilih yang ditahan, tokoh politik, dan warga sipil. Turki sangat prihatin tentang nasib dan masa depan politik penasihat negara dan pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi.
"Kami berharap perkembangan yang serius ini tidak memperburuk keadaan Muslim Rohingya yang tinggal di Myanmar," kata Arslan.
Baca juga : Kudeta Myanmar dan Mengapa Militer Harus Kembali ke Barak
Ikuti Whatsapp Channel Republika
