Rabu 17 Feb 2021 01:25 WIB

Dubes: Rumor Cina Terlibat Kudeta Myanmar tak Masuk Akal

Dubes Cina Chen Hai berharap semua hal berjalan dengan baik di Myanmar.

Para pengunjuk rasa memegang spanduk selama protes menentang kudeta militer di luar Kedutaan Besar China di Yangon, Myanmar, 13 Februari 2021.
Foto: EPA-EFE/LYNN BO BO
Para pengunjuk rasa memegang spanduk selama protes menentang kudeta militer di luar Kedutaan Besar China di Yangon, Myanmar, 13 Februari 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Duta Besar Cina untuk Myanmar Chen Hai menepis rumor yang beredar di media sosial tentang keterlibatan negaranya dalam kudeta militer Myanmar. Ia menyebutnya "benar-benar tidak masuk akal".

Dalam wawancara dengan media lokal yang diunggah dalam laman Facebook kedutaan, Selasa (16/2), Chen mengatakan bahwa Cina mempertahankan hubungan baik dengan militer maupun pemerintah sipil yang berkuasa sebelumnya. Ia menambahkan bahwa gejolak politik di Myanmar saat ini sama sekali bukan yang ingin dilihat Cina.

Beberapa unjuk rasa terhadap kudeta yang menarik ratusan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir telah terjadi di luar Kedutaan Besar China di Yangon. Pengunjuk rasa menuding Beijing mendukung junta militer.

Duta besar itu menyebut rumor yang beredar di internet tentang pesawat yang membawa personel teknis dan pasukan Cina ke Myanmar adalah tidak masuk akal. Pesawat itu disebut penerbangan kargo reguler yang mengekspor barang seperti makanan laut.

Dia mengatakan Cina tidak diberitahu sebelumnya tentang perubahan politik di Myanmar. Ia tetap berharap semua hal berjalan dengan baik di Myanmar ketimbang menjadi tidak stabil atau bahkan jatuh ke dalam kekacauan.

Baca juga : Tuduh Erdogan Teroris, Jaksa Turki Selidiki Geert Wilders

"Banyak negara dalam transisi mengatasi kesulitan dan tantangan melalui upaya mereka sendiri, dan mengeksplorasi jalur pembangunan yang sesuai dengan keadaan mereka sendiri," kata Chen.

Cina dianggap sering mendukung posisi Myanmar melawan kritik Barat. Negara-negara Barat sendiri mengutuk keras kudeta 1 Februari. Sementara Cina lebih berhati-hati dan lebih menekankan pada pentingnya stabilitas.

Cina tetap menyetujui pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya. Mereka juga menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement