Rabu 17 Feb 2021 17:10 WIB

Inggris Dorong Gencatan Senjata di Zona Konflik untuk Vaksin

Menyalurkan vaksin ke daerah-daerah konflik adalah kepentingan semua negara.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.
Foto: Neil Hall/EPA
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mendesak Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata di zona konflik. Hal itu guna memungkinkan pengiriman vaksin Covid-19 ke wilayah berbahaya itu.

Raab menjelaskan cakupan vaksinasi global sangat penting untuk melawan Covid-19. "Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata vaksinasi guna memungkinkan vaksin Covid-19 menjangkau orang-orang yang tinggal di zona konflik dan untuk upaya tim global yang lebih besar memberikan akses yang adil," katanya pada Rabu (17/2).

Inggris memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan PBB bulan ini. Raab pun bakal memimpin pertemuan tingkat tinggi virtual di Dewan Keamanan untuk membahas masalah akses vaksin di daerah konflik. "Kita memiliki kewajiban moral untuk bertindak dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus ini," ujar Raab.

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward menilai memastikan orang-orang di daerah tidak bersahabat divaksinasi adalah kepentingan semua negara. Sebab tak ada yang aman dari Covid-19 sampai semua orang aman.

"Kami ingin Dewan Keamanan setuju untuk mendukung gencatan senjata lokal di negara-negara di mana vaksinasi siap untuk diluncurkan berdasarkan kasus per kasus. Organisasi kemanusiaan dan badan-badan PBB membutuhkan dukungan penuh dari dewan untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang kami minta untuk mereka lakukan," kata Woodward.

Dia mengingatkan bahwa gencatan senjata untuk vaksinasi pernah dilakukan dalam pertempuran di Afghanistan pada 2001. Kala itu 35 ribu pekerja kesehatan dan sukarelawan memvaksinasi 5,7 juta anak di negara tersebut agar imun terhadap penyakit polio.

Woodward mengungkapkan Inggris telah menyusun resolusi gencatan senjata untuk vaksinasi tersebut. Ia berharap resolusi dapat diadopsi dalam beberapa pekan mendatang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement