REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR SERI BEGAWAN -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan kunjungan resmi bilateral dengan Menlu Brunei Darussalam, Rabu (17/2). Keduanya melakukan tukar pikiran selain mengenai bilateral kedua negara, juga membahas perkembangan situasi di Myanmar dan upaya mencari solusi dari ASEAN sebagai satu keluarga.

“Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar yaitu tetap menghormati non-interference, mengutamakan pendekatan konstruktif, dan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” ujar Menlu Retno dalam pengarahan secara virtual dari Brunei Darussalam, Rabu.

“Dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stake holders, atau transisi demokrasi secara inklusif,” ujar Retno melanjutkan.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera pada ASEAN Charter. Adapun dari artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Charter memuat, bahwa memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia maupun kebebasan fundamental. “Artikel inilah yang dirujuk oleh pernyataan Indonesia mengenai perkembangan situasi di Myanmar,” ujar Menlu Retno.

Retno menegaskan, Indonesia sebagai negara yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk membantu Myanmar yang tengah berada dalam situasi sulit selepas kudeta 1 Februari. Selain itu, dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi. Hal itu antara lain terlihat dari keterangan resmi yang disampaikan Dewan Keamanan PBB pada 4 Februari 2021, dan resolusi sesi khusus ke-29 dari Dewan HAM PBB mengenai human rights implication on the crisis in Myanmar yang diselenggarakan pada 12 Februari 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika