REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan sedang menghadapi sengketa hukum setelah lebih dari 200 pemilik kafe dan restoran mengajukan gugatan atas kerugian yang disebabkan oleh pembatasan Covid-19. Hal itu dilaporkan media lokal pada Jumat (19/2).

Sebanyak 240 pemilik restoran menuntut kompensasi KRW 1,2 miliar won (Rp 15,2 miliar) dari pemerintah, kutip Kantor Berita Yonhap. Itu adalah tuntutan kedua terhadap pemerintah, menyusul gugatan oleh 358 pemilik kedai kopi yang masing-masing meminta 5 juta won bulan lalu.

“Sejak pembatasan diberlakukan pada 23 November [2020], kami telah bekerja sama dengan kebijakan anti-virus, tetapi yang tersisa hanyalah jumlah hutang yang tak tertahankan,” kata seorang anggota kelompok pemilik kafe pada konferensi pers.

“Awalnya kami berkutat dengan kebijakan yang tidak merata lintas sektor bisnis, namun kini (pemerintah) memecah-belah industri kafe (sesuai wilayah), antara kawasan ibu kota dan bukan ibu kota," tambah dia.

Pada Jumat, pemerintah mengindikasikan bahwa mereka bisa menawarkan sejumlah bantuan tunai darurat kepada warga. Dalam pertemuan dengan para pemimpin Partai Demokrat yang berkuasa, Presiden Moon Jae-in mengatakan pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan "uang penghiburan" khusus kepada masyarakat setelah pandemi Covid-19 teratasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika