REPUBLIKA.CO.ID,SYDNEY -- Pemerintah Australia menjanjikan kampanye publisitas untuk peluncuran vaksin COVID-19 pada hari Ahad (21/2), tetapi tidak akan memasang iklan di Facebook.
Perselisihan antara Facebook dan Pemerintah Australia masih berlanjut karena raksasa media sosial itu memblokir konten berita dari platformnya di negara itu.
Facebook Inc. pada hari Kamis (18/2) mendadak memutuskan untuk menghentikan warga Australia berbagi berita di platformnya dan menurunkan halaman outlet media dalam dan luar negeri juga menutup beberapa akun pemerintah negara bagian dan departemen darurat. Hal ini menarik tanggapan marah dari anggota parlemen di seluruh dunia.
Beberapa jam sebelum Australia mulai vaksinasi dengan vaksin Pfizer/BioNTech, Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan pemerintah akan memulai kampanye komunikasi yang luas, termasuk online, untuk memastikan orang-orang yang rentan muncul untuk disuntik.
Tetapi larangan pengeluaran departemen kesehatan untuk beriklan di Facebook akan tetap berlaku sampai perselisihan antara perusahaan Big Tech dan Australia, diselesaikan. Ini terkait dengan undang-undang baru untuk membuat Facebook membayar konten berita.
Baca juga : City Pecahkan Rekor Lagi, Guardiola tak Mau Busung Dada
"Dalam pengawasan saya, sampai masalah ini diselesaikan, tidak akan ada iklan Facebook," kata Hunt dilansir di Reuters, Ahad (21/2).
"Belum ada yang ditugaskan atau dilembagakan sejak perselisihan ini muncul. Pada dasarnya Anda memiliki raksasa perusahaan yang bertindak sebagai pengganggu yang berdaulat dan mereka tidak akan lolos begitu saja." tambahnya.
Sejak berita itu ditutup, Bendahara Josh Frydenberg mengatakan dia akan berbicara dengan Facebook tentang perpindahannya selama akhir pekan.
Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Facebook telah secara tentatif 'berteman dengan kami lagi' tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Morrison mendapat suntikan pada hari Ahad untuk mempublikasikan program tersebut, dengan mengatakan negara akan menggunakan semua mekanisme komunikasi yang tersedia bagi kami untuk menjangkau orang-orang tanpa berkomentar secara khusus tentang iklan Facebook.
Hunt mengatakan pihak berwenang akan menggunakan setiap saluran untuk mendorong warga Australia mendapatkan vaksinasi. "Tetapi ada kapasitas untuk melakukan iklan berbayar di Facebook dan elemen itu tidak ada untuk saat ini." kata Hunt.
Baca juga : Tidur Kurang dari 5 Jam Sehari Picu Demensia dan Kematian
Perwakilan Facebook mengatakan dalam email bahwa perusahaan itu terlibat dengan Pemerintah Australia untuk menguraikan kekhawatiran perusahaan yang sedang berlangsung dengan undang-undang yang diusulkan.
Facebook juga mengatakan akan terus bekerja dengan pemerintah dalam amandemen undang-undang, dengan tujuan mencapai stabilitas, jalan yang adil untuk Facebook dan penerbit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika